Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Max Sopacua: Buat Apa Paksakan Kehendak kalau Kalah dari SBY?

Kompas.com - 07/05/2015, 21:19 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, menjelang pelaksanaan kongres partai tersebut, dukungan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali menjadi Ketua Umum menguat. Jika mayoritas pengurus mendukung pencalonan SBY itu, Max mendukung calon lain untuk tidak memaksakan diri dalam kongres.

Dia mengatakan, pada awalnya, suara agar SBY terpilih secara aklamasi memang terdengar. Namun, kemudian, perkembangan menunjukkan adanya keinginan dari Marzuki Alie dan Gede Pasek Suardika untuk merebut posisi yang sama.

"Cuma, kalau semua suara dukung Pak SBY, ngapain memaksakan kehendak kalau akan mengakibatkan kalah?" ujar Max saat dihubungi, Kamis (7/5/2015).

Dia mencontohkan, Marzuki Alie sudah menyatakan melalui media massa bahwa akan mendukung SBY sepenuhnya jika suara mayoritas kader ke arah Presiden keenam RI tersebut. Di sisi lain, Max mengatakan, ada pula yang berkeinginan agar SBY menjadi ketua dewan pembina.

"Tapi, masalahnya, keinginan kader kan ke sana (ketua umum)," kata Max.

Adapun yang terpenting, lanjut dia, Kongres Partai Demokrat pekan mendatang sebenarnya tak hanya memilih ketua umum, tetapi juga pemersatu partai. Tokoh pemersatu itu diperlukan untuk membentuk opini positif masyarakat terhadap Partai Demokrat untuk kembali berjaya pada Pemilu 2019.

"Saya tidak bilang Pak Marzuki Alie tidak mampu. Dia mampu karena pernah menjadi Ketua DPR RI. Persoalannya, goal (tujuan) di depan adalah menang pemilu, bukan hanya mengurus administrasi partai," ucap Max.

Kongres Partai Demokrat rencananya akan digelar pada 11 Mei-13 Mei di Surabaya, Jawa Timur. Sejauh ini, SBY menjadi calon kuat untuk memimpin Demokrat sampai 2020. SBY pun sudah menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai Ketum Demokrat periode 2015-2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com