Agung Laksono Instruksikan Pengurusnya untuk Seleksi Kandidat Pilkada

"Semua DPD Golkar di Indonesia, tak terkecuali Jawa Timur kami instruksikan membuka penjaringan melalui mekanisme yang diatur partai," ujar Agung kepada wartawan di Surabaya, Selasa (5/5/2015).

Pihaknya mengklaim dan optimistis Golkar yang sah dan berhak mengikuti Pilkada serentak adalah DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol. Saat ini, kubu Agung Laksono memang masih berseteru dengan kubu Aburizal Bakrie yang menyebabkan dualisme kepemimpinan di tubuh partai berlambang beringin itu.

Selain itu, lanjut dia, pertimbangan lainnya adalah Golkar di bawah kepemimpinan duet Agung Laksono dan Zainudin Amali sebagai Sekretaris Jenderal sudah mengantongi SK Kemenkumham sejak 23 Maret 2015.

Ia menjelaskan, penjaringan kandidat dilaksanakan mulai 4-15 Mei 2015 di kantor DPD Golkar kabupaten/kota setempat. "Kemudian diadakan survei dan hasilnya dibawa ke Rapimda, lalu dimintakan rekomendasi ke DPP agar pada 29 Juli bisa mendaftarkan pasangan calon ke KPUD setempat," ujarnya.

Sedangkan, khusus di Jatim yang akan melaksanakan Pilkada di 19 kabupaten/kota, Menko Kesra di era Kabinet Indonesia Bersatu II tersebut yakin bisa menang di lima daerah, yakni Malang, Gresik, Mojokerto, Lamongan dan Ponorogo.

"Sebab di lima daerah itu Golkar punya calon petahana, baik bupati atau wakilnya," tutur politisi yang juga pernah menjabat Ketua DPR RI tersebut.

Sementara itu, Sekjen DPP Golkar versi Munas Ancol Zainudin Amali menyatakan, kedatangannya bersama ketua umum dan pengurus DPP lainnya yakni silaturrahim dan persiapan menggelar konsolidasi dengan DPD PG kabupaten/kota di Jatim menyongsong persiapan Pilkada.

"Selain itu juga konsolidasi organisasi khususnya menyangkut musyawarah daerah karena masa bakti kepengurusan Golkar sekarang ini sudah habis sehingga ditunjuk Plt yang tugas utamanya adalah menggelar Musda," kata anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI itu.

Eks Ketua DPD Partai Golkar Jatim tersebut juga menyarankan kepada seluruh daerah yang menggelar Pilkada serentak pada Desember 2015 untuk segera menyelenggarakan Musda secepatnya sehingga saat pencalonan Pilkada sudah terbentuk kepengurusan definitif.

"Untuk daerah yang menggelar Pilkada, maksimal Juni sudah terbentuk kepengurusan baru. Kemudian daerah yang tak menggelar Pilkada diupayakan Agustus sudah terbentuk, serta untuk DPD PG Provinsi paling lambat September 2015," ucapnya.