Kalla Bantah Berseberangan dengan Jokowi dalam Menyikapi Kasus Novel

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah dianggap berseberangan dengan Presiden Joko Widodo dalam menyikapi proses hukum terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Kalla menegaskan bahwa sikapnya dan Jokowi masih sama, yakni meminta agar proses hukum terhadap Novel di kepolisian diproses secara transparan.

"Apanya yang berbeda? Dia (Jokowi) bilang transparan, saya juga bilang transparan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (4/5/2015).

Wapres juga menegaskan bahwa ia cenderung tidak memihak pihak mana pun. Kalla hanya meminta proses hukum Novel lebih terbuka dan adil.

"Tidak berbeda, Pak Jokowi juga minta begitu, coba saja tanya, minta transparan, minta adil, kan sama. Cuma Anda salah dengar saja kali," kata Kalla. (Baca: Presiden Jokowi Diminta Percepat Reformasi Polri)

Terkait dengan praperadilan yang diajukan Novel, Wapres mengapresiasinya. Ia berharap praperadilan ini bisa memperjelas duduk permasalahan kasus Novel.

Sebelumnya, saat kepolisian menangkap Novel, Jumat (1/5/2015), Kalla menilai, polisi dalam posisi serba salah. Menurut dia, jika polisi tidak mengusut perkara Novel, ada kekhawatiran institusi itu akan dituntut oleh keluarga korban.

Sementara itu, jika polisi mengusut, masyarakat akan beranggapan Polri melakukan upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia juga berpesan agar Polri dapat secara transparan mengusut perkara yang melibatkan penyidik KPK itu hingga tuntas. Namun, ia meminta agar Polri tidak melakukan kriminalisasi terhadap KPK. (Baca: Wapres Kalla Sebut Polisi dalam Posisi Serba Salah dalam Perkara Novel)

Lebih jauh, Kalla berpandangan bahwa kasus yang melibatkan Novel merupakan perkara biasa. Sebagai seorang aparat penegak hukum, Novel harus menyadari setiap tindakan yang bertentangan dengan norma hukum akan dikenakan sanksi.

Perintah Jokowi

Sementara itu, Presiden Jokowi langsung memerintahkan Kapolri untuk membebaskan Novel. Ia juga meminta agar Polri tidak melakukan langkah-langkah yang bisa menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Polri diminta bersinergi dengan KPK dan Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi. Sama seperti Kalla, Jokowi juga meminta agar proses hukum terhadap Novel berjalan transparan dan adil. (Baca: Jokowi Instruksikan Kapolri Lepaskan Novel)