Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Bertanya, Apakah Masyarakat Setuju Gedung Baru DPR?

Kompas.com - 28/04/2015, 11:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, pembangunan gedung baru di Kompleks Parlemen, Senayan, akan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Nantinya, setiap anggota akan diminta melakukan komunikasi dengan masyarakat yang ada di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing.

"Saya sampaikan sekarang ini kan masa reses semua anggota Dewan. Sebagian besar sudah di dapil. Pada saat di dapil, mereka diwajibkan untuk menjaring aspirasi konstituen. Sampaikan ini semua apakah mereka menyetujui," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Politisi Partai Demokrat ini menjamin, nantinya semua aspirasi dari masyarakat itu akan ditampung dan dijadikan sebagai masukan, termasuk jika nantinya masyarakat menolak pembangunan gedung baru ini. (Baca: Politisi Gerindra: Pembangunan Gedung Baru DPR Jangan Jadi Proyek Akal-akalan)

"Kalau nanti masyarakat menolak, ya saya sampaikan di rapat. Ini persiapan perencanaan. Ayo semua kritisi berikan pengawasan melalui anggota Dewan, apalagi kalau mau maju lagi pada 2019," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Kendati demikian, Agus yakin masyarakat akan mengerti tujuan di balik pembangunan gedung ini. Sebab, pembangunan gedung baru untuk perpustakaan, museum, dan pusat riset ini juga ditujukan untuk masyarakat. (Baca: Wapres Bantah Pembangunan Gedung Baru DPR Sudah Dianggarkan)

Terkait jumlah anggaran yang diperuntukkan untuk gedung baru ini, Agus mengaku belum bisa menentukan sekarang. Dia mengaku memang sudah ada anggaran yang dimasukkan ke APBN-P 2015. Namun, anggaran tersebut hanya untuk sosialisasi dan pembuatan TOR. Anggaran pembuatan gedung baru akan disusun pada 2016 mendatang.

"Mari sama-sama kita kontrol perencanaannya. Enggak tebak-tebak manggis," ujarnya.

Ketua DPR Setya Novanto sebelumnya mengatakan, Presiden Joko Widodo menyetujui rencana pembangunan gedung baru DPR RI. Hal itu disampaikannya saat menyampaikan pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2014-2015 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2015).

Ia mengungkapkan, pembangunan gedung baru ini diharapkan akan menjadi ikon nasional dan memperkuat peran representasi DPR RI serta mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya. (Baca: Presiden Jokowi Setujui Pembangunan Gedung Baru DPR)

Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa Presiden tidak pernah memberikan persetujuan terhadap pembangunan gedung baru DPR.

Menurut dia, persetujuan yang diberikan hanya untuk pembuatan laboratorium dan museum di Gedung DPR yang sudah ada. (Baca: Menteri Yuddy: Presiden Jokowi Tak Pernah Setujui Pembangunan Gedung Baru DPR)


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com