Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agraria Dukung Legalisasi Aset PTN

Kompas.com - 13/04/2015, 20:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mendukung legalisasi aset perguruan tinggi negeri di Indonesia.

"Beberapa aset perguruan tinggi negeri ada yang belum dilegalkan dalam bentuk sertifikat, sehingga dikuasai pihak ketiga," kata Ferry, di Jakarta, Senin (13/4/2015).

Pada acara pelantikan tujuh rektor dan satu direktur politeknik negeri di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta, Ferry menyatakan akibat dikuasai pihak swasta, sejumlah aset milik PTN tersebut semakin berkurang.

Dia mencontohkan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya memiliki lahan kosong yang luas di halaman belakang, namun sebagian dimiliki pihak swasta.

Kementerian ATR/BPN RI akan berkoordinasi dengan pihak Unair untuk mensertifikasi aset itu, dan menukarkan lahan tanah yang bertumpuk milik Unair agar menjadi hamparan yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan perkuliahan.

Sama halnya dengan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang memiliki lahan luas di sekitar Perairan Karimun Jawa, namun dokumen kepemilikannya hilang.

Terkait dua contoh kasus itu, Ferry mengungkapkan masih banyak universitas negeri yang bermasalah dengan kepemilikan aset lahan tanah.

Padahal aset lahan tersebut, menurut politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perkuliahan seperti pengembangan penelitian.

Ferry berjanji akan membantu proses sertifikasi aset PTN itu, dengan mempertimbangkan kehidupan masyarakat sekitar.

"Jangan dalam rangka legalisasi aset kemudian muncul sejumlah masyarakat yang merasa terusir dari wilayah telah ditinggali selama 20 tahun," kata Ferry lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com