Mantan Penasihat: Anggota Pansel KPK Jangan Ada yang Dari Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua mengatakan, panitia seleksi calon pimpinan KPK harus berasal dari kalangan yang memiliki integritas mumpuni dan netral. Jangan sampai, kata Abdullah, ada anggota Pansel yang berasal dari partai politik.

"Saya wanti-wanti betul, pansel kali ini jangan ada orang parpol menjadi anggotanya," ujar Abdullah melalui pesan singkat, Jumat (3/4/2015).

Abdullah mengatakan, sebaiknya anggota pansel berasal dari kalangan akademis yang selama ini mendukung KPK. Selain itu, kata Abdullah, sebaiknya pemerintah menunjuk tokoh masyarakat yang berintegritas dan mantan pimpinan atau penasihat KPK.

"Saya tidak dapat menyebut nama mereka satu persatu. Tapi, saran saya, mayoritas mereka berasal dari akademisi," kata Abdullah.

Abdullah mengaku siap jika ditunjuk pemerintah untuk menjadi anggota pansel calon pimpinan KPK. Ia mengatakan, pemberantasan korupsi merupakan komitmennya sejak awal masuk ke KPK hingga kini.

"Saya sudah berikrar sejak masuk KPK bahwa saya siap mati syahid dalam proses memberantas korupsi di Indonesia. Jadi kalau saya diminta berpartisipasi, Insya Allah, saya siap membantu," ujar dia.

Menurut Abdullah, integritas panitia seleksi calon pimpinan KPK harus teruji. Persoalan yang terjadi pada pimpinan KPK jilid dua dan tiga, dianggap Abdullah, menunjukkan ada masalah dalam proses seleksi.

"Anggota pansel nanti, kualitas pribadi, integritas, dan track record mereka beda-beda tipis dengan malaikat," kata Abdullah.