Pemerintahan Jokowi Diminta Respons Cepat Penembakan TNI di Aceh

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintahan Joko Widodo diminta merespons cepat insiden penculikan dan pembunuhan dua personel TNI di Aceh. Insiden tersebut dianggap sebagai bentuk amarah eks anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Pemerintah harus merespons cepat peristiwa di Aceh dengan mengurai lagi permasalahan di NAD (Nanggroe Aceh Darussalam) melalui pendekatan yang lebih efektif dan dialog yang mengedepankan perdamaian," ujar Ketua Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi, melalui siaran persnya, Rabu (25/3/2015).

Setidaknya, lanjut Muradi, ada tiga hal yang harus diperhatikan pemerintah dalam merespons peristiwa itu. Pertama, pastikan bahwa bentuk bantuan pemerintah pusat kepada eks anggota GAM telah sampai dan efektif sebagai peralihan mereka menjadi masyarakat Aceh biasa.

"Kita ingat juga, evaluasi proses pemberian bantuan merupakan salah satu amanat dalam Perjanjian Helsinki. Itu harus menjadi proses berikutnya," ujar Muradi.

Kedua, Polri dan TNI harus melibatkan unsur Pemerintah Provinsi NAD dalam mencari solusi agar insiden pembunuhan TNI tidak terulang atau bahkan berkelanjutan. Muradi menekankan bahwa pemerintah pusat harus memastikan elite politik eks GAM menurunkan ego politiknya demi kestabilan wilayah Aceh.

Ketiga, Presiden harus meyakinkan TNI atau Polri untuk tetap menahan diri dan tetap di dalam satu garis komando. (Baca: Diculik Kelompok Bersenjata, Dua Intel Kodim Aceh Utara Ditemukan Tewas)

Muradi khawatir, pembunuhan dua personel TNI akan memicu amarah anggota lain di TNI, dan pada akhirnya malah akan mengganggu stabilitas wilayah Aceh. Muradi menengarai, insiden pembunuhan itu dilakukan eks GAM. Hal itu dapat dilihat dari pola penculikan dan eksekusi dua anggota Kodim tersebut. Terlebih lagi, para pelaku menyasar aparat keamanan.

Muradi menilai, pola demikian selama ini dilakukan oleh milisi GAM sebelum Perjanjian Helsinki ditandatangani. Muradi melanjutkan, kemunculan eks GAM ini merupakan bentuk amarah terhadap situasi sosial dan ekonomi yang ada. Terdapat lebih dari 500 eks milisi GAM yang tersebar di Provinsi Aceh. Mereka menunggu janji pemerintah memberikan kemudahan ekonomi untuk terintegrasi dengan masyarakat. (Baca: Ada Belasan Selongsong Peluru AK-47 dan M-16 Dekat Jasad Personel TNI di Aceh)

"Faksi liar eks GAM ini cenderung belum terkonsolidasi dan masih sporadis. Respons baik pemerintah diharapkan akan mengurangi ketegangan dan mengarahkannya untuk membangun NAD bersama-sama," lanjut Muradi.

Kasus penculikan dan pembunuhan ini menimpa dua anggota Kodim 0103 Lhokseumawe bernama Serda Indra Irawan (41) dan Sertu Hendrianto (36). Senin (23/3/2015), Indra dan Hendri pergi ke Kampung Alu Papan, Desa Alumbang, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, untuk bertemu kepala desa setempat. (Baca: Ini Kronologi Tewasnya Dua Anggota Kodim 0103 Lhokseumawe)

Kedatangan Indra dan Hendri untuk melakukan pembinaan teritorial masyarakat atau sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Aksi itu menyusul laporan masyarakat tentang adanya aktivitas dari kelompok bersenjata yang sering meminta uang ke masyarakat. Pada sore hari, sosialisasi keduanya selesai.

Namun, baru berjarak sekitar 300 meter dari kediaman kepala desa, sekelompok orang bersenjata menyergap dan menculik mereka menggunakan mobil. Keduanya ditemukan meninggal dunia pada Selasa pukul 08.30 WIB. Keduanya ditemukan dalam keadaan tangan terikat ke belakang, tubuh penuh luka tembak, dan hanya mengenakan celana dalam. Selain itu, ada 12 selongsong peluru AK-47 dan tiga selongsong peluru M-16 ditemukan di sekitar jenazah.