Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tifatul: Blokir Situs ISIS Enggak Bakalan Mempan...

Kompas.com - 25/03/2015, 09:59 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengaku tidak sepakat upaya pencegahan paham radikal Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dilakukan melalui pemblokiran situs. Menurut Tifatul, penyebaran paham tidak akan mempan jika pemerintah terlalu berfokus memblokir situs-situs radikal.

"Kalau menurut saya, karena ini paham, pendekatannya bukan blokir-blokiran, tapi harus persuasif. Kalau ideologi tidak boleh dengan menembak dan blokir sana-sini. Saya tidak setuju dengan cara BNPT dan Densus, nggak bakalan mempan," ucap Tifatul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Menurut dia, yang paling utama perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan melakukan penyadaran akan paham Islam yang dianggap salah. (Baca: Sidney Jones: Pemblokiran Situs Tak Signifikan Tangkal ISIS)

"Harus ada tokoh ulama, tokoh bangsa, dan guru ini turun betul-betul kasih tahu bahwa paham ISIS itu salah," ucap Tifatul.

Apabila pemerintah terlalu fokus melakukan pemblokiran dan upaya penindakan, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini yakin bahwa paham ISIS akan terus tumbuh. Terlebih lagi, Tifatul mengakui sejak dulu pemblokiran situs terkait ISIS lebih sulit dilakukan dibandingkan situs pornografi. (Baca: Menteri Agama: Tidak Perlu Tunggu Pengumuman soal ISIS Aliran Sesat)

"Pornografi itu selalu ada cirinya, misalnya keyword porn, sex, atau katakan bokep. Atau misalnya, ketelanjangan, itu semua langsung bisa diketahui top rank-nya. Sementara radikal ini enggak ada ciri khas," kata dia.

Saat menjadi Menkominfo dulu, Tifatul mengaku sudah memblokir lebih dari 40 video terkait ISIS di YouTube. Namun, untuk mendeteksi video-video ini, Kemenkominfo harus terus-menerus menyisirnya setiap hari dengan mencari kata kunci yang berbeda-beda.

Menkominfo Rudiantara sebelumnya mengatakan, ada lebih dari 70 situs terkait ISIS yang teridentifikasi. Mayoritas situs yang ditemukan tersebut berupa blog. (Baca: Menkominfo: Ada 70 Lebih Situs Terkait ISIS)

Menurut Rudi, Kemenkominfo nantinya akan memblokir situs yang teridentifikasi memuat konten radikalisme. Terkait hal ini, Kemenkominfo juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com