Idrus Marham: Hukum Akan Kalahkan Kekuasaan!

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham, mengaku optimistis gugatannya terhadap SK Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono akan dikabulkan hakim. Idrus mengklaim, pihaknya memiliki banyak bukti manipulasi yang membuat Munas Ancol kubu Agung bisa dikatakan tidak sah.

"Yang pasti kami punya keyakinan, negara kita negara hukum, maka hukum yang menentukan legal standing kepengurusan Partai Golkar. Kami yakin bahwa hukum akan kalahkan kekuasaan!" ujar Idrus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/3/2015).

Dia berpendapat, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly membuat keputusan bukan berdasarkan hukum, melainkan alasan politis. Kubu Aburizal pun sudah menyiapkan sejumlah bukti yang menguatkan Munas Ancol penuh manipulasi.

"Peserta-peserta hampir semuanya menggunakan mandat palsu dan kami sudah lapor ke Mabes Polri. Di antaranya yang kami laporkan adalah pemalsuan tanda tangan dan ada tanda tangan yang menandatangani bukan pada kewenangannya," ucap Idrus.

Dia mencontohkan, adanya mandat pengurus daerah di Sumenep yang ditandatangani oleh orang yang sudah meninggal dunia, tetapi bisa mengikuti Munas Ancol. Ada pula mandat yang ditandatangani oleh calon anggota legislatif Partai Demokrat dan caleg PPP.

"Hampir di seluruh daerah seperti itu," ujar dia.

Pada Senin (23/3/2015) pagi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono. Yasonna mengaku pengesahan itu dilakukan atas persetujuan Presiden Joko Widodo.

Di sisi lain, kubu Aburizal Bakrie merasa keputusan Yasonna tidak tepat. Pasalnya, Mahkamah Partai Golkar tak memenangkan kubu mana pun sehingga Yasonna seharusnya tidak bisa mengesahkan kubu Agung Laksono. Kubu Aburizal kemudian mendaftarkan gugatannya ke PTUN kemarin siang bersama kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra. Kubu Aburizal juga sudah melaporkan dugaan pemalsuan surat mandat Munas Ancol ke Badan Reserse Kriminal Polri.