Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalahkan" Trah Soekarno, Jokowi Paling Direkomendasikan Pimpin PDI-P

Kompas.com - 22/03/2015, 14:42 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Tiga orang dalam trah Soek‎arno menjadi figur paling tidak direkomendasikan untuk memimpin PDI Perjuangan di masa depan. Sebaliknya, Presiden RI Joko Widodo paling dijagokan menjadi ketua umum partai berlambang banteng tersebut.

Demikian hasil survei pakar dan opinion leader menyongsong PDI Perjuangan yang dilakukan Poltracking Indonesia baru-baru ini. ‎Dalam survei itu, Poltracking menilai 9 kader PDI-P, yakni Joko Widodo, Pramono Anung, Ganjar Pranowo, Tjahjo Kumolo, Maruarar Sirait, Hasto Kristianto, Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo, dan Puan Maharani. Ada 10 aspek yang dinilai dari masing-masing tokoh, yakni kompentensi dan kapabilitas, visi dan gagasan, kemampuan memimpin partai, pengalaman dan prestasi memimpin, komunikasi di tingkat elite, kemampuan memimpin pemerintahan, penerimaan oleh publik, komunikasi publik, serta kemampuan memimpin koalisi.

"Tiga elite trah Soekarno berada di urutan paling bawah," kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha di Hotel Sofyan, Jakarta, Minggu (22/3/2015).

Para pakar menilai trah Soekarno, yakni Puan, Prananda, dan Megawati, sebagai figur elite partai yang paling tidak direkomendasikan memimpin PDI-P. Resistensi terhadap Puan paling besar, yakni 25,04 persen, sementara Prananda 17,64 persen, dan Megawati 16,91 persen.

"Dengan kata lain boleh jadi para pakar atau opinion leaders menilai bahwa sebaiknya PDIP menggunakan nalar politik demokrasi berbasis meritokrasi dalam sirkulasi kepemimpinan partai," tutur Hanta.

Adapun figur yang paling direkomendasikan adalah Jokowi dengan angka rekomendasi sebesar 29,35 persen, lalu Pramono Anung (28,73 persen), dan Ganjar Pranowo (19,85 persen).

"Hal ini terjadi karena ketokohan Jokowi di PDI-P semakin menguat sejak terpilihnya menjadi Presiden RI. Sementara, Pramono Anung merupakan politisi senior yang juga pernah menjabat sebagai Sekjen PDI-P," tutur Hanta.

Hanta mengatakan, ada 10 aspek ‎dalam penilaian para tokoh pada survei tersebut. Aspek itu meliputi integritas dan rekam jejak, kompentensi dan kapabilitas, visi dan gagasan, komunikasi elit, komunikasi publik, akseptabilitas publik, pengalaman dan prestasi memimpin, kemampuan memimpin organisasi partai, kemampuan memimpin koalisi, kemampuan memimpin dalam pemerintahan dan negara.

Poltracking melakukan riset mulai December 2014-Februari 2015 di Jakarta baik di Jakarta maupun di beberapa daerah lain di Indonesia. Riset dilakukan melalui meta analisis, focus group discussion (FGD), serta penilaian dari para pakar dan tokoh. Jumlah penilai dari riset ini adalah 200 pakar yang tersebar di Indonesia.

PDI-P akan menggelar kongres di Bali pada bulan depan. Kongres itu akan mengukuhkan Megawati sebagai ketua umum periode selanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com