Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Agung Laksono Akui Ingin Evaluasi Posisi Ketua DPR

Kompas.com - 08/03/2015, 14:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX Jakarta, Ace Hasan Syadzily mengatakan ada peluang untuk mengevaluasi posisi Ketua DPR RI yang saat ini dijabat oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas IX Bali, Setya Novanto.

Menurut Ace, pergantian posisi itu akan dilakukan sesuai mekanisme internal dan aturan perundang-undangan. Ace mengungkapkan, Mahkamah Partai telah memutuskan untuk mengakui kepengurusan hasil Munas Jakarta.

Dengan demikian, kata Ace, sangat wajar jika pengurus hasil Munas Jakarta menduduki posisi strategis yang dimiliki Golkar di parlemen. "Seharusnya jabatan Ketua DPR RI yang sekarang dijabat Pak Setya Novanto dievaluasi juga," kata Ace, saat dihubungi, Minggu (8/3/2015).

Ace juga menyatakan bahwa pergantian pimpinan Fraksi Golkar akan dilakukan menyusul diakuinya kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta. Sesuai hasil pleno Desember 2014 lalu, Agus Gumiwang Kartasasmita diplot sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI dan Melchias Mekeng sebagai Sekretaris Fraksi DPR RI.

Namun demikian, kata dia, pergantian tersebut akan menggunakan pendekatan obyektif dengan mempertimbangkan prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Secara pribadi, Ace mengapresiasi pernyataan Ketua Fraksi Golkar di DPR RI Ade Komarudin dan Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Bambang Soesatyo yang siap mundur jika pengurus hasil Munas Jakarta dimenangkan oleh pengadilan.

Menurut Ace, sikap Ade dan Bambang merupakan konsekuensi logis dari sebuah pilihan politik. "Sikap itu patut dihargai sebagai konsekuensi politik. Hal ini seharusnya diikuti oleh pihak lain yang memiliki jabatan politis lainnya karena ditunjuk atau diangkat Partai Golkar," pungkas Ace.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Nasional
Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Nasional
Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Nasional
Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Nasional
Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, 'Out'

Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, "Out"

Nasional
Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Nasional
Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Nasional
Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Nasional
Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Nasional
Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program 'INA Digital' Jokowi

Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program "INA Digital" Jokowi

Nasional
Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Nasional
Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Nasional
Eks Hakim MK: Jangan Mimpi Jadi Penyelenggara Pemilu Tanpa 'Backup' Parpol

Eks Hakim MK: Jangan Mimpi Jadi Penyelenggara Pemilu Tanpa "Backup" Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com