Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Reshuffle" Diprediksi Tak Akan Terjadi Sebelum Golkar Islah

Kompas.com - 07/03/2015, 05:51 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing memperkirakan, islah pada Partai Golkar menjadi salah satu faktor penentu dalam perombakan atau reshuffledi Kabinet Kerja.

"Kondisi politik di Golkar akan menentukan reshuffle kabinet dalam pemerintahan Jokowi-JK. Saya memperkirakan sebelum Golkar islah maka reshuffle tak akan dilakukan," katanya di Jakarta, Jumat (6/3/2015).

Ia menjelaskan, Golkar menjadi salah satu kondisi obyektif untuk melakukan perombakan kabinet. Dengan Golkar yang bersatu dan kuat, maka bila merapat ke pemerintahan akan menambah daya politik Jokowi, terutama di parlemen.

Apalagi, menurut dia, saat ini hubungan antara Presiden Joko Widodo dan partai pengusung terutama PDIP, terlihat kurang mesra. Sementara partai lainnya seperti Nasdem, PKB dan Hanura masih menunggu dan melihat-lihat situasi dan kondisi.

Jokowi, menurut dia, memiliki kartu truf untuk mendekati Golkar, yaitu Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Posisi Jusuf Kalla sebagai tokoh Golkar dan wakil presiden. Ini yang diharapkan Jokowi agar Golkar dapat merapat ke gerbong pemerintah dan mengendalikannya," ucapnya.

Dengan tambahan dukungan dari Partai Golkar tersebut, diharapkan pemerintahan semakin kuat, terutama untuk menyukseskan program-program kerjanya.

Ia memperkirakan, perombakan kabinet baru akan terlaksana pada 2016, saat masalah Golkar telah selesai. "Tentu nantinya alasan reshuffle bukanlah karena politik, namun lebih pada karena kinerja para menteri," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com