"Ini Kemenangan Para Koruptor..."

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, Nursyahbani Katjasungkana, menilai, putusan praperadilan yang memenangkan gugatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan justru disambut baik oleh para koruptor. Ia mengatakan, momentum ini dimanfaatkan oleh para tersangka korupsi untuk melawan balik KPK.

"Ini kemenangan para koruptor. Ini para koruptor fightback," ujar Nursyahbani di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/2/2015).

Nursyahbani khawatir, putusan tersebut akan dimanfaatkan para tersangka korupsi untuk menggugat KPK atas status hukumnya. Padahal, kata dia, dalam syarat pengajuan praperadilan, tidak diatur gugatan atas status tersangka.

"Bisa-bisa semua kasus yang ditangani selama dua tahun terakhir ini dipraperadilankan semuanya," kata Nursyahbani.

Menurut dia, putusan ini mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi menemui jalan buntu, apalagi dalam upaya menjerat pejabat dan penyelenggara negara yang diduga korupsi.

Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidak sah. Hakim menganggap KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengusut kasus yang menjerat Budi. (Baca: Ini Putusan Hakim)

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur sejumlah hal yang menjadi kewenangan KPK. Disebutkan, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

Selain itu ialah kasus yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat serta kasus yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar.

Dalam putusannya, Sarpin menganggap Karobinkar merupakan jabatan adminstratif dan bukan penegak hukum. Selain itu, saat kasus yang disangkakan terjadi, Budi bukan penyelengara negara lantaran saat itu masih golongan eselon II A. (Baca: Hakim: Budi Gunawan Bukan Penegak Hukum dan Penyelenggara Negara)

Hakim menganggap bahwa publik tidak mengenal Budi saat masih menjabat Karobinkar. Publik, kata dia, baru mengenal Budi sejak yang bersangkutan diputuskan menjadi calon kepala Polri oleh Presiden Joko Widodo. (Baca: Hakim Anggap Kasus Budi Gunawan Tidak Meresahkan Masyarakat)

Sehari setelah itu, pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sehingga klasifikasi mendapat perhatian masyarakat sebagaimana dimaksud dengan Pasal 11 huruf b UU KPK tidak terpenuhi.

Tidak ada kerugian negara

Hakim Sarpin juga menganggap kasus yang menjerat Budi tidak merugikan negara. Hakim mengacu pada surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 12 Januari 2015, yang isinya Budi diduga melakukan korupsi secara bersama-sama berupa penerimaan hadiah.

"Menimbang bahwa perbuatan menerima hadiah atau janji tidak dikaitkan dengan timbulnya kerugian terhadap negara karena perbuatan tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Dengan demikian, apa yang diduga dilakukan oleh pemohon (Budi) tidak menyebabkan kerugian negara sehingga kualifikasi dalam Pasal UU KPK tidak terbukti," kata Sarpin.

Atas semua pertimbangan tersebut, hakim Sarpin menganggap kasus Budi bukan subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

"Maka, proses penyelidikan yang dilakukan KPK tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Penetapan a quo (tersangka) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Sarpin.