"Dengan Segala Kekurangannya, Jokowi Harus Lantik BG"

"Jadi, tak ada pilihan lain selain melantik BG sebagai kepala Polri. Dengan segala kekurangannya, BG harus dilantik karena yang bersangkutan sudah disetujui oleh rakyat sebagai kepala Polri melalui perwakilannya di DPR RI," kata Irman di Jakarta, Minggu (8/2/2015).

Irman menjelaskan, pada tahap awal, Presiden memang memiliki hak prerogatif untuk memilih Kapolri yang akan diajukan ke DPR. Namun, sekali hak prerogatif itu sudah digunakan dan calon yang diajukan disetujui oleh DPR, maka Presiden harus melantiknya.

Terlebih lagi, Presiden sudah telanjur memberhentikan Jenderal (Pol) Sutarman, kepala Polri sebelumnya. "Tidak ada hak prerogatif Presiden dalam hal pengangkatan dan pemberhentian calon kepala Polri," ujar Irman.

Terkait penetapan Budi sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan korupsi serta proses praperadilan yang saat ini masih berjalan, Irman tidak melihat hal tersebut berkaitan dengan kewajiban Presiden untuk melantik Budi.

"Soal praperadilan, itu masalah pribadi BG untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya terkait penetapannya sebagai tersangka. Akan tetapi, itu tak ada kaitannya dengan masalah pelantikan dia. Intinya, BG tetap harus dilantik karena itulah yang diatur oleh konstitusi," ujar Irman.

Presiden sebelumnya menegaskan akan mengambil keputusan terkait polemik pergantian kepala Polri pada pekan depan.

Menurut Jokowi, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum dia mengambil keputusan final, apakah melantik Budi Gunawan sebagai kepala Polri atau tidak.

Saat ini, Komisi Kepolisian Nasional sudah mengajukan empat jenderal bintang tiga jika Presiden membatalkan pelantikan Budi. Mereka adalah Komjen Badrodin Haiti (Wakapolri), Komjen Dwi Prayitno (Irwasum Polri), Komjen Putut Eko Bayuseno (Kabaharkam Polri), dan Komjen Budi Waseso (Kabareskrim).