Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Koalisi Jokowi Sudah Berikan Saran Terkait Calon Kapolri

Kompas.com - 07/02/2015, 16:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso mengatakan, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah memberikan masukan positif kepada presiden untuk mengatasi polemik antara Polri dan KPK.

"Kalau sekarang ada tim independen memberikan saran kemudian wantimpres juga memberikan saran, jadi sebagai partai mitra pemerintah adalah hal yang wajar apabila kami memberikan masukan kepada presiden," kata Sutiyoso di Jakarta, Sabtu.

Menurut Sutiyoso, saran yang diajukan KIH kepada presiden seputar hukum dan konstitusi terkait dengan penetapan tersangka yang menimpa calon Kapolri Budi Gunawan oleh KPK.

"Hukum kita menganut azas praduga tidak bersalah, maka kami akan ke depankan itu dulu," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Ia mengatakan, walaupun Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hak-haknya tidak boleh dihilangkan.

"Jadi, kita harus hormati apabila beliau mengajukan praperadilan dan kita tinggal menunggu hasil praperadilan tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Sutiyoso, ia juga menghormati DPR yang telah melakukan "fit and proper test" atau uji kepatutan dan kelayakan kepada Budi Gunawan, dan telah menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Namun, kita harus mengikuti alur hukum dan menunggu hasil praperadilan tersebut," tuturnya.

Ia menambahkan, apa pun keputusan presiden, pihaknya akan tetap loyal karena pada dasarnya KIH ingin mendampingi, mengamankan dan menyumbangkan pikiran yang terbaik untuk Presiden.

"Kita percayakan kepada presiden untuk menentukan sikap, yang terpenting dapat mempertimbangkan yang terbaik untuk negara, pemerintah, dan masyarakat," tukas Sutiyoso.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com