Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Dinilai Perlu Bentuk Komite Etik Usut Tuduhan Manuver Politik Abraham

Kompas.com - 02/02/2015, 12:45 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding berpendapat, perlunya dibentuk komite etik untuk memeriksa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad terkait dugaan pelanggaran etika seperti yang dituduhkan pihak PDI Perjuangan.

Menurut Sudding, komite etik bisa langsung dibentuk dan memeriksa Abraham selama ada bukti awal yang kuat.

Suding menjelaskan, pernyataan pelaksana tugas Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto bisa menjadi bukti awal yang memungkinkan dibentuknya komite etik. Ditambah lagi pernyataan anggota Tim Advokasi Hukum dan HAM DPP PDI-P, Arteria Dahlan, yang menunjukkan kepada media foto Abraham dengan anak seorang petinggi TNI. (baca: Anggota Tim Advokasi PDI-P Tunjukkan Foto Abraham dengan Anak Petinggi TNI)

"Sudah berbagai bukti, ini bisa menjadi bukti awal yang memungkinkan (dibentuknya komite etik)," kata Sudding, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2015).

Anggota Fraksi Partai Hanura itu mendorong agar Hasto dan Arteri dapat menyerahkan bukti-bukti yang dimiliki terkait manuver politik Abraham. Dengan begitu, KPK menjadi memiliki banyak alasan untuk memeriksa Abraham melalui komite etik.

"Sampaikan buktinya agar KPK bisa mengambil sikap," ujarnya.

Hasto sebelumnya mengungkapkan adanya pertemuan pihaknya dengan Abraham membahas Pilpres 2014. Pertemuan antara kekuatan politik pengusung Jokowi sebagai calon Presiden dengan Abraham beserta tim yang mengusungnya, terjadi lebih dari lima kali. (baca: Hasto Akui Pertemuan Abraham dengan Para Petinggi Parpol Bahas Cawapres)

Hasto tidak ingat, di mana saja pertemuan berlangsung. Saat itu, Samad menyampaikan keinginannya untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden. (baca: Saksi: Abraham Samad Pakai Masker, lalu Dilepas...)

Namun, seiring berjalannya waktu, PDI-P tak jadi meminang Samad. Saat itu 'banteng hitam' memilih Jusuf Kalla sebagai pendamping Jokowi bertarung di Pilpres 2015.  (baca: Saksi Sebut Abraham Inisiator Pertemuan dengan Hasto)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com