Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam: Ada Gerakan di KPK Tadi Malam, Sepertinya Jokowi Tak Ditaati

Kompas.com - 24/01/2015, 15:28 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil jajarannya ke Istana Negara, Sabtu (24/1/2015). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengaku tidak tahu apa yang akan disampaikan Jokowi dalam pertemuan hari ini.

Namun, dia menebak dalam pertemuan ini, Jokowi ingin membahas perkembangan situasi di lapangan setelah Bareskrim Polri menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Berdasarkan keramaian yang terjadi di KPK tadi malam, Tedjo mengatakan, instruksi Jokowi tidak ditaati.

"Apalagi kan Bapak Presiden sudah mengatakan harus menjernihkan suasana ya kan, tetapi kelihatannya tidak ditaati sehingga tadi malam masih ada gerakan-gerakan yang ada di KPK itu, sedangkan kan enggak boleh menggelar gerakan massa itu. Ketua KPK dan Wakapolri mengatakan akan taat perintah Kepala Negara, tetapi nyatanya enggak tadi malam, kok masih ada kejadian seperti itu?" ucap Tedjo.

Dalam memenuhi panggilan itu, Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal (Pol) Badrodin Haiti tiba lebih dulu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 11.40 WIB dengan menumpang mobil dinas Polri bernomor polisi 2-00. Badrodin langsung masuk menuju Istana Negara tanpa berkomentar kepada wartawan.

Tak lama kemudian, tampak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly disusul Tedjo tiba di Kompleks Istana Kepresidenan. Tampak pula Jaksa Agung HM Prasetyo ikut dipanggil Presiden.

Meskipun pertemuan ini terkait perkembangan situasi setelah Bareskrim menetapkan Bambang sebagai tersangka, pimpinan KPK tak tampak hadir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Tedjo mengaku tidak tahu apakah Ketua KPK Abraham Samad ikut diundang dalam pertemuan hari ini atau tidak.

"Makanya saya akan menghadap dulu beliau (Presiden), saya lagi di rumah sama anak-cucu, dipanggil, ya saya berangkat ke sini, kan begitu," kata dia.

Saat dihubungi, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengaku belum tahu apakah KPK diundang Presiden dalam pertemuan hari ini.

"Saya akan tanyakan dulu ke pimpinan," ujar Johan.

Pada Jumat (23/1/2015), Bareskrim Polri menangkap Bambang untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan mengarahkan saksi untuk menyampaikan keterangan palsu dalam sengketa pemilihan kepala daerah di Kotawaringin Barat tahun 2010. 

Penangkapan tersebut mendapatkan perlawanan dari sejumlah elemen masyarakat, terutama para penggiat antikorupsi. Mereka mendatangi Gedung KPK untuk menyampaikan dukungan moral, dan mendesak Polri membebaskan Bambang. Dini hari, Polri pun membebaskan Bambang.

Terkait kasus ini, Jokowi meminta KPK dan Polri menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan. Ia pun meminta proses hukum berjalan secara obyektif. Jokowi juga meminta agar tidak terjadi gesekan antara KPK dan Polri dalam menjalankan tugas masing-masing. Pernyataan ini disampaikan Jokowi setelah bertemu dengan Ketua KPK Abraham Samad dan Badrodin di Istana Bogor, Jumat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com