Polri Masih Kurang Sarana dan Prasarana untuk Atasi Illegal Fishing

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menganggap penenggelaman kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia kurang mendapat dukungan sejumlah lembaga, termasuk Kepolisian. Menanggapi hal tersebut, Polri menyatakan bahwa selama ini Kepolisian sudah bersinergi dengan instansi lain dalam rangka penegakan hukum di laut.

"Kami lakukan tugas di laut bersama instansi lain, TNI AL dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Kami sinergi dalam rangka penegakan hukum di laut," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Kombes Agus Rianto, di Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/12/2014).

Agus mengatakan, selama ini Kepolisian mendukung upaya pemberantasan illegal fishing di perairan Indonesia. Polri bersama TNI AL dan KKP selalu melakukan pengawasan secara bersama-sama.

"Kami dukung, tugas Polri kan salah satunya penegakan hukum," kata Agus.

Namun di lain hal, Agus mengakui masih ada kendala dalam hal sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan tersebut. Untuk itu dia berharap ada perbaikan dalam hal sarana dan prasana agar kinerja Polri untuk memberantas illegal fishing bisa maksimal.

"Mudah-mudahan ke depan bisa dibenahi agar pengungkapan kasus terkait pelanggaran hukum di laut bisa ditingkatkan," kata Agus.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, penenggelaman kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia kurang mendapat dukungan sejumlah lembaga. Padahal, Abraham menganggap kebijakan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu merupakan langkah yang tepat untuk melindungi laut Indonesia. 

"Sayangnya ada beberapa institusi terkait tidak memberi ruang atau dukungan yang kuat untuk menyelamatkan laut dan perikanan kita," ujar Abraham di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/12/2014).

Abraham mengatakan, KPK telah melakukan komitmen dalam deklarasi bersama TNI, Kepolisian RI, dan Kejaksaan untuk menyelamatkan sumber daya alam, termasuk sektor perikanan dan kelautan. Namun, Abraham menilai dukungan sejumlah instansi tersebut tidak mewakili komitmen mereka untuk mengeksekusi kapal penangkap ikan secara ilegal. 

"Kami meminta pihak terkait untuk merealisasikan komitmen penyelamatan sumber daya alam. Mereka harus memberi dukungan kuat ke KKP untuk berkonsentrasi menyelamatkan laut kita," kata Abraham. 

Abraham pun mengingatkan TNI, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk melakukan hal-hal yang konkret dalam penegakan hukum. Ia menambahkan, semestinya tindakan yang sifatnya demokratis dan melalui birokrasi yang berbelit-belit tidak perlu dilakukan. 

"Yang terpenting di lapangan harus segera dilakukan tindakan yang konkret," kata Abraham.