Mendagri Akan Ikuti Keputusan DPR Terkait Pilkada Serentak

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, keputusan untuk menunda pemilihan kepala daerah secara serentak dari tahun 2015 ke tahun 2016 sepenuhnya ada di tangan DPR. Oleh karena itu, pihaknya akan berusaha membicarakan masalah ini dengan DPR usai masa reses berakhir.

"Kita ikut DPR, apapun harus kita hargai. Itu ranah DPR," kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Pilkada serentak pada 2015 diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pilkada langsung yang diterbitkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Jika perppu tersebut diterima dan disahkan oleh DPR, Tjahjo berharap draf revisi undang-undang segera dapat dibahas bersama dengan Kemendagri dan KPU.

"Intinya, kami dengan KPU sudah koordinasi. Mengenai plan A plan B-nya sudah kami siapkan. Baik dalam arti DPR setuju, atau ada peningkatan atau penyempurnaan dalam perppu tersebut," ujar dia.

Sebelumnya, berdasarkan Perppu Pilkada, KPU menyusun jadwal pelaksanaan pilkada serentak digelar di bulan Desember 2015. Menurut KPU, waktu tersebut adalah yang paling memungkinkan dengan mempertimbangkan instruksi Perppu bahwa pilkada serentak harus dilakukan di tanggal dan bulan yang sama di tahun 2015.

Namun, dalam susunan draf Peraturan KPU, keserentakan hanya berlangsung pada saat pemungutan suara putaran pertama saja, sedangkan pelantikan kepala daerah terpilih berpotensi tidak serentak. Hal itu mengingat dalam pilkada memungkinkan terjadi sengketa TUN dan sengketa hasil sehingga menyebabkan konsekuensi hukum yakni proses penyelesaian sengketa bahkan pemungutan suara putaran kedua. Atas dasar itu KPU ingin agar pilkada serentak diundur pada 2016.