SBY Dinilai Tepat Jadikan Demokrat sebagai Penyeimbang

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Toto Sugiarto, menilai tepat langkah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menempatkan partainya sebagai penyeimbang di antara Koalisi Merah Putih di luar pemerintahan dan Koalisi Indonesia Hebat sebagai pendukung pemerintah.

"Cerdasnya SBY dan Partai Demokrat. Awalnya kan mereka menyatakan netral, tetapi akhirnya SBY bilang Demokrat sebagai partai penyeimbang," kata Toto dalam diskusi evaluasi akhir tahun di kantor Soegeng Sarjadi Syndicate, Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Toto mengatakan, parpol pada posisi netral jelas berbeda dari parpol dalam posisi penyeimbang. Jika posisi Demokrat netral, partai berlambang mercy itu tidak akan membuat pengaruh di antara dua koalisi. Namun, sebagai penyeimbang, Demokrat mampu berbuat banyak.

"Saat SBY bilang Demokrat penyeimbang, dia tidak lagi pasif. Penyeimbang artinya kalau ada yang berat sebelah, diseimbangkan," ujarnya.

Fakta bahwa SBY bisa berbuat banyak, kata Toto, terlihat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur soal pilkada langsung. Perppu itu diterbitkan oleh SBY ketika menjabat sebagai Presiden RI.

Menurut Toto, SBY bisa memaksa agar dua kelompok di DPR bisa mendukung perppu tersebut. KMP yang menolak pilkada langsung terpaksa menerima perppu itu karena sudah menandatangani perjanjian bersama Demokrat. KIH yang mendukung pilkada langsung juga harus mendukung perppu itu, meskipun ada perubahan terkait pilkada langsung yang diatur di dalamnya. "Kuncinya ada di Demokrat sebagai penyeimbang," ujarnya.