Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Perppu Pilkada Ditolak DPR...

Kompas.com - 07/12/2014, 07:38 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pemilihan kepala daerah sebaiknya diterima oleh DPR. Menurut dia, penolakan Perppu tersebut justru akan menyisakan banyak perdebatan mengenai regulasi Pilkada.

"Kalau ditolak banyak perdebatan. Itu nambah kerjaan lagi," ujar Arief di Cimande, Jawa Barat, Sabtu (6/12/2014) malam.

Arief mengatakan, ditolaknya Perppu akan memunculkan spekulasi apakah akan Undang-undang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pilkada akan kembali berlaku atau akan terjadi kekosongan hukum. Sementara dengan diterimanya Perppu, kata Arief, akan mempercepat perancangan Undang-undang Pilkada oleh legislatif.

"Kalau kita pengen lebih konsen, ini kita ngarah keterima biar fokus langsung kerja. Kalau diterima kan selesai, toh," kata Arief.

Diterima atau ditolak, Arief mengaku KPU telah menyiapkan Peraturan KPU untuk kedua kemungkinan tersebut. Namun, mereka masih menahannya karena enggan ikut berpolemik mengenai keputusan yang nantinya akan diambil DPR.

"KPU tidak boleh ditarik siapa pun untuk berpolemik apakah langsung, tidak langsung, diterima, atau tidak," ujar dia.

Arief mengatakan, saat ini KPU tengah menyelesaikan 12 PKPU dan sebesar 50 persen sudah masuk tahapan akhir. Salah satunya, sebut Arief, mengenai tahapan pelaksanaan Pilkada.

"Mulai tahapan data pemilih, pencalonan. Lalu kampanye dengan pembiayaan yang modelnya beda dengan pemilu sebelumnya," kata Arief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com