Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebelum Beri Sanksi, PDI-P Akan Tegur Effendi Simbolon soal Penolakan Harga BBM Naik

Kompas.com - 20/11/2014, 14:26 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak akan langsung memberikan sanksi kepada anggotanya, Effendi Simbolon, yang menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PDI-P akan menegur Effendi terlebih dahulu melalui proses musyawarah.

"Ya, kita kan punya ruang dialog. Kita punya musyawarah, kita punya komunikasi yang baik. Saya yakin Pak Effendi Simbolon akan memahami disiplin sebagai anggota parpol, harus satu garis dengan kebijakan partai," kata Plt Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Hasto menilai adalah suatu hal yang wajar apabila terjadi pro dan kontra di internal partainya terkait kenaikan harga BBM. Sebab, masalah kenaikan BBM adalah suatu hal yang sangat sensitif, apalagi bagi PDI-P yang dulunya kerap menolak kenaikan harga BBM. Jokowi Akhirnya Naikkan Harga BBM Bersubsidi, Ini Kata Effendi Simbolon

"Sebelum keputusan ini diambil memang benar kebijakan yang tidak mudah. Tapi, ketika putusan itu diambil, wajib semuanya yang namanya kita berpartai untuk menyatukan diri dengan kepentingan yang lebih besar," ujar Hasto.

Hasto mengatakan, PDI-P sudah melakukan konsolidasi menyeluruh kepada seluruh struktural partai untuk mendukung kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, kenaikan BBM pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat ekonomi bangsa yang akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Effendi sudah melontarkan kritik kepada Jokowi-JK dan para menteri bidang ekonomi sebelum kebijakan menaikkan harga BBM diputuskan. Effendi menganggap menaikkan harga BBM merupakan kebijakan liberal yang tidak sesuai dengan PDI-P.

Baca juga:

Effendi Simbolon: Langkah Pak Jokowi Apa? Saya Enggak Pernah Dengar

Effendi Simbolon Curiga 3 Menteri Jokowi sebagai Biang Kenaikan Harga BBM

Effendi Simbolon: JK Sangat Liberal, Tidak Berempati terhadap Pengguna BBM Bersubsidi

"Ribut" soal Kenaikan Harga BBM, Effendi Simbolon Tak Takut Dipecat PDI-P

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengacara SYL Singgung 'Green House' Petinggi Parpol di Kepulauan Seribu dari Uang Kementan

Pengacara SYL Singgung "Green House" Petinggi Parpol di Kepulauan Seribu dari Uang Kementan

Nasional
Bareskrim: 800 Korban Penipuan WN China Dijanjikan Kerja, Modus 'Like' and 'Subscribe' Konten

Bareskrim: 800 Korban Penipuan WN China Dijanjikan Kerja, Modus "Like" and "Subscribe" Konten

Nasional
Hal Memberatkan Tuntutan SYL, Korupsi karena Tamak

Hal Memberatkan Tuntutan SYL, Korupsi karena Tamak

Nasional
Pakar: Kesadaran Keamanan Data Digital di Indonesia Rendah, Banyak Password Mudah Ditebak

Pakar: Kesadaran Keamanan Data Digital di Indonesia Rendah, Banyak Password Mudah Ditebak

Nasional
Sidang Tuntutan SYL, Nayunda Nabila Kembalikan Uang ke KPK Total Rp 70 Juta

Sidang Tuntutan SYL, Nayunda Nabila Kembalikan Uang ke KPK Total Rp 70 Juta

Nasional
Projo Tuding Pihak yang Sudutkan Budi Arie dari Kubu Kalah Pilpres

Projo Tuding Pihak yang Sudutkan Budi Arie dari Kubu Kalah Pilpres

Nasional
Staf Hasto Lapor Ke LPSK, KPK: Sampaikan Fakta yang Sebenarnya

Staf Hasto Lapor Ke LPSK, KPK: Sampaikan Fakta yang Sebenarnya

Nasional
Imigrasi Perpanjang Pencegahan Firli Bahuri ke Luar Negeri Sampai 25 Desember 2024

Imigrasi Perpanjang Pencegahan Firli Bahuri ke Luar Negeri Sampai 25 Desember 2024

Nasional
KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Usai Rapat Bareng Jokowi, Telkomsigma Sebut Peretasan PDN Bisa Diselesaikan

Usai Rapat Bareng Jokowi, Telkomsigma Sebut Peretasan PDN Bisa Diselesaikan

Nasional
Menkominfo dan Kepala BSSN 'Menghilang' usai Ratas PDN di Istana, Tak Ikut Beri Keterangan Pers

Menkominfo dan Kepala BSSN "Menghilang" usai Ratas PDN di Istana, Tak Ikut Beri Keterangan Pers

Nasional
Jaksa KPK Ungkap Anak SYL Indira Chunda Kembalikan Uang Rp 293 Juta

Jaksa KPK Ungkap Anak SYL Indira Chunda Kembalikan Uang Rp 293 Juta

Nasional
Pastikan Data di Kementeriannya Aman, Menpan-RB: Kita Ada 'Backup' Data

Pastikan Data di Kementeriannya Aman, Menpan-RB: Kita Ada "Backup" Data

Nasional
Nasdem Sebut Presiden PKS Ralat Pernyataan, Wagub Diserahkan ke Anies

Nasdem Sebut Presiden PKS Ralat Pernyataan, Wagub Diserahkan ke Anies

Nasional
Hal Memberatkan Tuntutan Eks Sekjen Kementan, Tak Dukung Pemberantasan Korupsi

Hal Memberatkan Tuntutan Eks Sekjen Kementan, Tak Dukung Pemberantasan Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com