Effendi Simbolon Curiga 3 Menteri Jokowi sebagai Biang Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Effendi Simbolon, mencurigai keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dipengaruhi oleh sejumlah menteri. Effendi menyebut sejumlah menteri itu memiliki kesamaan, yaitu beraliran liberal.

"Saya kecewa. Rini Soemarno (Menteri Badan Usaha Milik Negara), Sudirman Said (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), Sofyan Djalil (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), mereka semua biang keladinya," kata Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Menurut Effendi, BBM seharusnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, yang terjadi, lanjut Effendi, BBM hanya digunakan untuk menguntungkan segelintir kelompok.

"Begitu sombongnya pemerintah tidak mendengarkan keinginan rakyat Indonesia. Pemerintahan saat ini sangat liberal," ujarnya.

Sebagai anggota DPR dari PDI-P, Effendi mengaku sudah mencoba memberi masukan kepada pemerintah agar harga BBM batal dinaikkan. Namun, dengan kenaikan harga BBM, Effendi mengatakan, tidak ada lagi perjuangan yang bisa dilakukan. "Langkah politik saya selanjutnya, saya berdoa saja agar Tuhan mengampuni dosa mereka," ujar Effendi.

Ini bukan kali pertama Effendi menuding pihak selain Jokowi sebagai orang yang bertanggung jawab atas kenaikan harga BBM. Pekan lalu, Effendi malah menuduh Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai pihak yang lebih agresif menaikkan harga BBM ketimbang Presiden Jokowi. Menurut Effendi, JK merupakan figur yang selalu berorientasi pada pasar dan tidak memiliki empati terhadap masyarakat. (Baca: Effendi Simbolon: JK Sangat Liberal, Tidak Berempati terhadap Pengguna BBM Bersubsidi)

Namun, Presiden Jokowi mengungkap alasannya menaikkan harga BBM. Menurut Jokowi, negara membutuhkan anggaran untuk sektor produktif, seperti membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, anggarannya tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM yang terus menggelembung setiap tahun.

Sementara itu, bagi masyarakat miskin, pemerintah telah menyiapkan program perlindungan sosial dalam bentuk paket kartu yang sering disebut sebagai "kartu sakti". Paket itu berupa Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.