Konflik DPR Belum Selesai, Politisi Golkar Minta Jokowi Jelaskan soal KIS

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo, menyuarakan usulan agar DPR menggunakan hak bertanya kepada Presiden Joko Widodo terkait program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pasalnya, program yang baru diluncurkan Jokowi ini dianggap tergesa-gesa dan berpotensi menabrak aturan yang ada.

"DPR perlu penjelasan Presiden sekaligus mengingatkan jangan sampai ada UU yang dilanggar dan rakyat jangan dibodoh-bodohi dengan program KIS," kata Bambang, dalam pernyataan tertulis yang diterima, Kamis (13/11/2014) pagi.

Bambang menyampaikan, pihaknya khawatir pemerintahan Presiden Jokowi hanya mengedepankan pencitraan demi membuktikan janji kampanye terkait pelaksanaan program KIS. Pasalnya, belum ada jaminan mengenai kelancaran pada penggunaan KIS oleh masyarakat. (Baca: Ruhut Minta Politisi yang Mengkritik "Kartu Sakti" Jokowi Berkaca Dulu)

Kompas.com/ SABRINA ASRIL Bambang Soesatyo.

Anggota Komisi III DPR itu melanjutkan, kekhawatiran muncul lantaran sumber dana untuk membiayai KIS belum dijelaskan secara gamblang oleh pemerintah. Terlebih lagi, KIS tidak masuk dalam mata anggaran APBN saat ini.

"DPR juga khawatir pembayaran yang tidak lancar karena belum dianggarkan dalam APBN dapat menyebabkan rumah sakit lama-lama bangkrut dan dokter yang dibayar tidak wajar," ujarnya.

Pada prinsipnya, kata Bambang, DPR menginginkan setiap masyarakat miskin atau tidak mampu mendapat pelayanan kesehatan yang baik dan gratis untuk semua jenis penyakit dan obat-obatan. Hanya, perlu ada persiapan matang agar kebijakan tersebut tak merugikan salah satu pihak.

"Fraksi Partai Golkar juga akan menggagas revisi UU BPJS yang dalam praktiknya cenderung menjadi alat kapitalis, hanya mengeruk modal murah dari masyarakat, tetapi sangat jauh dari melayani masyarakat," kata Bambang.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah ingin bekerja cepat untuk memenuhi harapan dan melayani rakyat.

"Seperti soal Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, tentu sudah ada anggarannya dan ini bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan," kata Presiden Jokowi dalam akun Facebook-nya, Ir H Joko Widodo, yang sudah terverifikasi, Jumat (7/11/2014).

Jokowi menyindir konflik yang masih terjadi di DPR antara fraksi kubu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Hingga lebih dari 40 hari sejak dilantik pada 1 Oktober lalu, DPR belum dapat menggelar rapat dengan pemerintah.

"Lha, kalau harus lapor dulu ke DPR, lapor ke mana? ketemu siapa? ke komisi yang mana? alat kelengkapan dewan-nya mana? ... Apa saya harus menunggu terus..?" tanya Jokowi.

"Kita inginnya cepat, tapi kenapa DPR bergerak lamban? Untuk kepentingan rakyat kita jangan main-main...," pungkas Presiden.