Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yuddy Chrisnandi Sebut Menteri adalah Orang Terpilih yang Tak Perlu Dites Urine

Kompas.com - 06/11/2014, 17:35 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menilai, seorang menteri tidak perlu dites urine. Yuddy meyakini bahwa para menteri tidak ada yang menggunakan narkotik dan obat-obatan terlarang karena dipilih melalui proses penelusuran rekam jejak yang panjang.

"Menteri kan orang terpilih yang proses penetapannya melalui proses yang panjang, rekam jejak yang tidak sebentar. Jadi kami meyakini orang-orang pilihan tidak akan mengecewakan. Kalau mengecewakan kan presiden tinggal memberhentikanya," kata Yuddy di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Menurut Yuddy, tes urine perlu dilakukan di lingkungan aparatur sipil negara. Kementerian PAN dan RB akan menggandeng Badan Narkotika Nasional untuk melakukan tes urine terhadap penyelenggara negara.

Yuddy menilai, penyelenggara negara yang harus dites urine sedianya hanya sampai eselon I ke bawah.

"Kalau menteri ya enggak usahlah. Enggak mungkin menteri menggunakan narkoba, jadi eselon I ke bawah," kata dia.

Menurut dia, tes urine para menteri cukup diwakili oleh dirinya selaku Menteri PAN dan RB. "Menteri enggak perlu, kalau saya kan boleh, satu sampel aja," ujar Yuddy.

Politikus Partai Hanura ini mengatakan bahwa tes urine terhadap pegawai negeri sipil harus segera dilakukan. Kementerian PAN dan RB siap menandatangani nota kesepahaman dengan BNN.

Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman tersebut, Kementerian PAN dan RB akan mengeluarkan edaran untuk aparatur negara baik pusat maupun daerah untuk bersedia dites narkoba.

Yuddy juga mengaku siap menindak tegas PNS yang terbukti menggunakan narkotik dan obat-obatan terlarang.

"Harus diberikan sanksi administratif, diberhentikan dari posisi jabatan," kata Yuddy.

Sebelumnya, Kepala BNN Komjen (Pol) Anang Iskandar mengaku, pihaknya siap melakukan tes urine terhadap pegawai negeri sipil atas permintaan Yuddy. Menurut Anang, tes urine bisa segera dimulai, bahkan bisa saja dimulai pekan depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com