Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GKR Hemas Harap Ada Proses Hukum Terkait Tewasnya Kerbau Bule

Kompas.com - 05/11/2014, 18:06 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPD GKR Hemas menyayangkan tewasnya kerbau Kyai Bodong yang menjadi salah satu pusaka Keraton Kasunanan Surakarta. Hemas berharap, proses hukum berjalan untuk mengungkap pelaku yang menewaskan kerbau tersebut.

"Saya kira, dengan perlakuan seperti itu, ya (pelakunya) harus ditangkap," kata Hemas di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Hemas menuturkan, kerbau bule yang menjadi simbol kebudayaan seharusnya tidak diganggu. Pasalnya, simbol budaya itu menjadi akar dari bangsa dan harus dihormati oleh bangsa Indonesia.

"Bagaimana kita hargai bangsa ini kalau tidak menghargai budaya kita sendiri," ujarnya.

Informasi saja, kerbau keturunan Kyai Slamet yang menjadi salah satu pusaka Keraton Kasunanan Surakarta tersebut mati pada Selasa (4/11/2014) pukul 18.30 WIB.

Adik ipar Raja Keraton Kasunanan Surakarta, KRMH Satryo Hadinagoro, menuturkan, Kyai Bodong mati karena ditombak di Taman Seruni, Solo Baru, Sukoharjo, pada pertengahan Oktober lalu atau sebelum kirab 1 Sura. Pelaku seperti sengaja menombak ke bagian kiri perut dan pangkal kaki depan sebelah kanan yang membuat luka sedalam 10 sentimeter.

Kyai Bodong meninggal pada usia 65 tahun, dan meninggalkan sembilan kerbau lain keturunan Kyai Slamet.

"Usia dapat dilihat dari garis di tanduknya. Satu garis menandakan lima tahun usianya, dan Kyai Bodong ini merupakan kerbau yang memiliki bodi besar dan gagah," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com