"Publik Mudah Menilai Jokowi Tak Gunakan Hak Prerogatif secara Utuh"

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menilai Presiden Joko Widodo tidak menggunakan hak prerogatifnya secara maksimal dalam pembentukan kabinet. Menurut Siti, prinsip presidensial tidak tampak dalam proses pembentukan kabinet pemerintahan Jokowi.

"Publik mudah menilai bahwa Jokowi tidak menggunakan hak prerogratifnya sebagai presiden secara utuh," ujar Siti melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis (23/10/2014) petang.

Siti menilai ada tarik-menarik kepentingan dalam penyusunan kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. Ia menengarai pertimbangan memasukkan pimpinan partai politik dalam kabinet lebih menonjol sehingga finalisasi kabinet menjadi alot.

Menurut Siti, pembatalan pengumuman menteri dalam acara di Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu malam kemarin, menunjukkan bahwa Jokowi belum mampu meredakan konflik kepentingan dalam perumusan kabinetnya. "Bahkan, Jokowi sendiri tidak bisa memastikan kapan akan diumumkan. Jokowi hanya bisa menyanggupi dengan mengatakan segera diumumkan," ujar dia.

Acara yang sudah dirancang di Pelabuhan Tanjung Priok semalam diperkirakan akan dihadiri Jokowi dan dimulai pukul 19.00. Tempat acara itu dilengkapi dengan pencahayaan lampu bertenaga ribuan watt. Makanan dalam porsi besar juga telah disiapkan (baca: Ini Skenario Pengumuman Kabinet Jokowi-JK di Pelabuhan Tanjung Priok).

Acara itu akhirnya dibatalkan. Semua tamu diminta membubarkan diri pada pukul 21.00. Wartawan dan petugas Pelabuhan Tanjung Priok pun kebingungan karena tak ada yang menjelaskan alasan pembatalan acara tersebut.