Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suasana Politik Pengaruhi Kelanjutan Seleksi Calon Pimpinan KPK oleh DPR

Kompas.com - 23/10/2014, 18:52 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu sikap DPR RI. Pembahasannya akan bergantung pada kondisi politik yang tengah berlangsung.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, mengatakan bahwa setidaknya ada empat hal yang akan menjadi pertimbangan Komisi III DPR RI sebelum menentukan kelanjutan proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertimbangan tersebut terkait proses seleksi calon pimpinan KPK yang saat ini sudah memasuki tahap akhir.

"Ini tergantung suasana politik, tergantung pembicaraan kawan-kawan di DPR juga," ujar Rio dalam sebuah diskusi mengenai calon pimpinan KPK di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2014).

Ia mengatakan, Komisi III akan membahas apakah akan tetap melanjutkan proses pemilihan terhadap dua orang peserta seleksi yang nama-namanya kini telah diajukan kepada presiden.  Komisi III akan menganalisis persoalan internal KPK terkait kekosongan salah satu pimpinan. Jika pelaksanaan seleksi ditunda hingga 2015, maka dikhawatitkan proses pengambilan keputusan yang hanya dilakukan oleh empat pimpinan dan dapat menimbulkan masalah. Menurut Patrice, idealnya pimpinan KPK berjumlah lima orang.

"Jumlah pimpinan KPK sebaiknya ganjil, jangan bulat. Nanti kalau ada perbedaan pandangan, ada satu yang menjadi penentu di antara dua keinginan," kata Patrice.

Selain itu, Komisi III akan menentukan apakah proses penentuan terhadap kedua calon pimpinan yang lolos seleksi saat ini tetap dilanjutkan, tetapi pelantikan dilakukan serentak pada 2015. Pertimbangan terakhir, kata Patrice, ada opsi yang diusulkan anggota DPR bahwa proses seleksi calon pimpinan yang dilakukan saat ini ditolak dan akan dilakukan kembali secara serentak terhadap lima orang calon pimpinan lain pada akhir 2015. Pertimbangan-pertimbangan tersebut rencananya akan dibahas dalam rapat di Komisi III DPR.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan bahwa biaya seleksi dan pelantikan pimpinan KPK dapat menghabiskan biaya yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Untuk itu, Komisi III DPR akan mencari solusi agar pelaksanaan seleksi calon pimpinan KPK tidak dilakukan secara berulang-ulang dan menghabiskan banyak anggaran.

Seleksi calon pimpinan KPK dilakukan karena salah satu pimpinan KPK Busyro Muqoddas mengakhiri masa jabatannya pada akhir 2014. Sejak beberapa waktu lalu, panitia seleksi pimpinan KPK telah melakukan tes dan uji kelayakan terhadap para peserta seleksi calon pimpinan KPK. Saat ini, proses seleksi sudah mencapai tahap akhir dan menyisakan dua nama calon pimpinan KPK. Kedua nama tersebut adalah Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet RI Robby Arya Brata.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

Nasional
Jokowi: 'Feeling' Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Jokowi: "Feeling" Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Nasional
Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Nasional
PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Diizinkan Masuk Arab Saudi Lebih Cepat

Jemaah Umrah Indonesia Diizinkan Masuk Arab Saudi Lebih Cepat

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diprediksi Mirip Periode Kedua Jokowi

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diprediksi Mirip Periode Kedua Jokowi

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Mandek, Wakil Ketua KPK Klaim Tak Ada Intervensi

Kasus Eddy Hiariej Mandek, Wakil Ketua KPK Klaim Tak Ada Intervensi

Nasional
Nasdem Klaim Ratusan Suara Pindah ke Partai Golkar di Dapil Jabar I

Nasdem Klaim Ratusan Suara Pindah ke Partai Golkar di Dapil Jabar I

Nasional
PKB Masih Buka Pintu Usung Khofifah, tetapi Harus Ikut Penjaringan

PKB Masih Buka Pintu Usung Khofifah, tetapi Harus Ikut Penjaringan

Nasional
Temui Wapres Ma'ruf, Menteri Haji Arab Saudi Janji Segera Tuntaskan Visa Jemaah Haji Indonesia

Temui Wapres Ma'ruf, Menteri Haji Arab Saudi Janji Segera Tuntaskan Visa Jemaah Haji Indonesia

Nasional
Sinyal PKS Merapat ke Prabowo, Fahri Hamzah: Ketiadaan Pikiran dan Gagasan

Sinyal PKS Merapat ke Prabowo, Fahri Hamzah: Ketiadaan Pikiran dan Gagasan

Nasional
Polri Pastikan Beri Pengamanan Aksi 'May Day' 1 Mei Besok

Polri Pastikan Beri Pengamanan Aksi "May Day" 1 Mei Besok

Nasional
Menko PMK Ungkap Pembangunan Lumbung Pangan di Papua Tengah Bakal Selesai Tahun Ini

Menko PMK Ungkap Pembangunan Lumbung Pangan di Papua Tengah Bakal Selesai Tahun Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com