Tantowi: Jokowi Terperangkap dalam Permainannya Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pengumuman kabinet oleh Presiden Joko Widodo di Dermaga 302, Terminal III, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (22/10/2014) malam, batal. Jokowi dinilai terjebak oleh janji-janji yang diucapkannya sendiri.

Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, ketika mencalonkan diri sebagai presiden, Jokowi pernah menekankan bahwa koalisi yang akan ia susun merupakan koalisi tanpa syarat. Di samping itu, Jokowi juga pernah menyatakan bahwa calon menteri yang akan mengisi kabinetnya mayoritas berasal dari kalangan profesional.

"Dia tidak tahu bahwa di dalam politik tidak ada tanpa syarat. Jokowi terperangkap dalam permainan yang dia bikin sendiri," kata Tantowi saat dihubungi Kompas.com, Rabu malam.

Menurut Tantowi, koalisi dengan syarat merupakan sebuah keniscayaan dalam politik. Parpol mungkin awalnya menyetujui usulan yang diajukan oleh kandidat pasangan capres dan cawapres. Namun, seiring dengan kemenangan yang diraih, keinginan untuk memperoleh kekuasaan pun akan timbul.

Tantowi mengingatkan, Jokowi pernah mengumumkan komposisi kabinet yang terdiri dari 16 orang asal partai politik dan 18 dari profesional. Menurut dia, komposisi itu merupakan janji politik Jokowi kepada masyarakat yang harus dipenuhi.

"Pekerjaan rumah Jokowi sekarang bagaimana meredam konflik di dalam koalisi. Ketika membangun sebuah koalisi, yang harus didukung parpol bagaimana me-manage ekspektasi parpol," katanya.

Pada pemilu presiden lalu, ada lima partai yang bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yaitu PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI. Dukungan terhadap koalisi ini kemungkinan bertambah jika PPP benar-benar bergabung dalam koalisi tersebut.

Tantowi mengatakan, kehadiran PPP tentu akan memengaruhi konstelasi politik dalam koalisi. Jokowi tentu tidak dapat melihat bahwa dukungan yang diberikan PPP merupakan "makan siang gratis". Sayangnya, Jokowi terbentur pada permainan yang telah ia buat.

"Jumlah itu tidak dapat berubah. Kalau berubah, pasar akan bereaksi negatif. Tidak bisa Jokowi menambah kursi parpol itu," katanya.