Tantangan Pemerintah Jokowi

Oleh: Saurip Kadi

KOMPAS.com - Dalam negara demokrasi, pemilu diposisikan sebagai sarana menghitung kemauan mayoritas rakyat dalam membentuk pemerintahan dan sebagai wahana melakukan kontrak sosial: program dan janji politik yang disampaikan dalam kampanye.

Maka, pemilu tidak sepatutnya disamakan dengan perang: pihak yang kalah akan menempuh segala cara balas dendam dengan perang berlarut-larut. Lebih bijak apabila setelah pemilu semua pihak, termasuk dari kubu yang kalah, bersatu padu kembali membangun negeri ini.

Arsitektur sistem kenegaraan kita belum menerapkan asas transparansi dan check and balance karena masih mencampuradukkan nilai-nilai sistem presidensial dengan sistem parlementer begitu saja. Kedaulatan rakyat yang dipercayakan kepada seorang presiden dalam praktiknya bisa terganjal, bahkan tereduksi oleh lembaga demokrasi lainnya. Salah satunya adalah hubungan lembaga presiden dengan DPR.

Gabungan partai oposisi

Bagaimana mungkin presiden yang legitimasinya datang langsung dari rakyat melalui pemilu, sebagai mekanisme demokrasi yang begitu panjang dan dengan risiko serta biaya politik yang tinggi, berhadapan dengan partai atau gabungan partai oposisi di DPR layaknya sistem parlementer? Pola demikian ke depan menuntut kemampuan kabinet yang prima dalam memainkan power play tanpa harus bagi-bagi kekuasaan seperti yang dilakukan dalam dua kali pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang ujungnya hanya menyuburkan wabah korupsi dan mafia.

Tantangan lain yang langsung menghadang pemerintahan Joko Widodo adalah di bidang anggaran. Menurunnya pasar produk Indonesia, terkhusus di Eropa Barat dan Tiongkok, belakangan ini membuat beberapa tahun ke depan upaya menaikkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan cara-cara lama sulit ditempuh. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan terobosan menghentikan kebocoran dari sektor pajak dan di sisi lain agar potensi pemasukan sektor pajak yang begitu besar bisa efektif terpungut sebagai pendapatan negara.

Bengkaknya subsidi BBM dalam dua periode pemerintahan SBY juga tidak mungkin diteruskan. Pengalihan subsidi dengan menaikkan harga BBM Rp 1.000 per liter saja akan menghemat Rp 46 triliun, jumlah besar yang bisa digunakan untuk program menaikkan pendapatan rakyat banyak sehingga tak peduli harga BBM berapa pun, kelak rakyat mampu membelinya.

Mafia di mana-mana dan di mana-mana mafia adalah realitas yang hidup di tengah-tengah kita. Suburnya praktik mafia tidak bisa lepas dari keterlibatan secara sistemik birokrasi pemerintah, terlebih pada jajaran aparatur keamanan dan penegak hukum. Praktik mafia ini bukan hanya telah menistakan dan menghinakan kemanusiaan, khususnya terhadap rakyat kecil akibat kejahatan modal, bahkan state terrorism yang dibarengi jatuhnya korban dan juga kriminalisasi.

Ia juga telah menghilangkan potensi pemasukan negara akibat manipulasi pajak yang dilakukan dengan cara restitusi pajak fiktif, bisnis ilegal, serta penggangsiran untung melalui pinjaman luar negeri fiktif dan perdagangan internal grup sejumlah perusahaan besar (Tbk), di samping hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Praktik mafia yang tidak kalah mengerikan juga terjadi pada sektor minyak dan gas, anggaran, perbankan, hukum, bea cukai, BUMN, serta hampir semua sektor kehidupan, termasuk dalam perekrutan pegawai negara. Tantangan nyata tersebut hanya mungkin dijawab dengan melakukan terobosan khusus dalam bentuk reformasi birokrasi dan atau restrukturisasi sejumlah lembaga pemerintahan.

Begitu pula tentang korupsi, ke depan demokrasi kita harus bebas dari praktik monopoli dan oligarki kekuasaan serta politik transaksional sehingga peluang untuk korupsi mengecil. Karena korupsi adalah kreasi manusia, hanya dengan paksaan dari sistemlah praktik korupsi bisa dieliminasi.

Jokowi adalah simbol perlawanan rakyat. Kelebihan utama Jokowi tersua pada faktor kejiwaan terkait dengan trust. Ia jujur dan sederhana. Lebih dari itu adalah faktor keillahian yang begitu melekat pada rakyat awam, terlebih di pedesaan: "wahyu" atau "pulung". Hanya karena dengan turun tangan Tuhan-lah, seorang mandor mebel bisa cepat meloncat menjadi wali kota, gubernur, kemudian presiden.

Terobosan menentukan

Praktik korupsi dan mafia yang terstruktur, sistematik, dan masif (TSM) selama pemerintahan SBY telah membuat rakyat banyak muak terhadap kelakuan sebagian elite negeri ini, tak terkecuali terhadap sebagian elite partai. Ini membuat dukungan langsung dari rakyat kepada pemerintahan Jokowi jauh lebih berarti daripada dukungan partai dan DPR itu sendiri. Dapat dipastikan, ke depan ”oposisi” yang dimainkan Koalisi Merah Putih tanpa didasari aspirasi rakyat yang murni niscaya akan memunculkan perlawanan rakyat tanpa dikomando sekali pun.