JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Raja Juli Antoni menilai, kemampuan komunikasi politik partai-partai koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla lemah. Hal itu terlihat dari sejumlah peristiwa politik yang terjadi di parlemen. Koalisi Jokowi-JK di parlemen hanya terdiri empat fraksi, yaitu PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Hanura, dan Nasdem.
Sementara itu, lawan politik Jokowi-JK menguasai parlemen dan semakin kuat dengan lima kursi pimpinan diisi oleh elite Koalisi Merah Putih. Menurut Raja, koalisi Jokowi-JK seharusnya bisa merangkul Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan untuk memperkuat posisinya di parlemen.
"Koalisi Jokowi JK memang membutuhkan PAN dan PPP untuk membangun kekuatan di parlemen," kata Raja, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (3/10/2014).
Dengan kondisi saat ini, Raja menilai, pemerintahan Jokowi-JK diprediksi tidak akan efektif karena berpotensi dijegal di parlemen.
"Di mana pun sesungguhnya sistem presidensial akan efektif kalau dapat dukungan dari parlemen," kata Raja.
Raja mengatakan, masih ada beberapa langkah yang bisa ditempuh oleh Koalisi Jokowi-JK agar pemerintahan lima tahun ke depan bisa berjalan lebih baik. Pertama, Jokowi-JK harus membuka ruang seluas-luasnya untuk bernegosiasi dengan partai-partai dari Koalisi Merah Putih, khususnya PAN dan PPP. Kedua, lanjut Raja, Jokowi-JK harus benar-benar berkoalisi dengan rakyat.
"Kalau dia (Jokowi) bisa men-deliver janji politiknya, saya kira itu akan jadi bagian koalisi rakyat tadi," kata Raja.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
