Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono: Status Setya Novanto Kan Masih Saksi

Kompas.com - 03/10/2014, 12:46 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengatakan,  Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto masih berstatus sebagai saksi dalam sejumlah kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, menurut Agung, Setya masih layak dipilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. (Baca: KPK Sesalkan Setya Novanto Jadi Ketua DPR karena Berpotensi Punya Masalah Hukum)

Setya terpilih sebagai Ketua DPR atas usulan paket pimpinan yang diajukan Koalisi Merah Putih dalam sidang paripurna DPR, Kamis (2/10/2014) dini hari, bersama empat wakilnya, yaitu Fahri Hamzah (PKS), Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), dan Taufik Kurniawan (PAN).

"Sampai sekarang terperiksa sebagai saksi, artinya belum secara kategori terkait kasus-kasus seperti diduga. Nyatanya dia sebagai saksi," kata Agung di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (3/9/2014).

Agung menanggapi kritikan KPK atas terpilihnya Setya sebagai Ketua DPR. Ketua KPK Abraham Samad menyampaikan kekecewaannya. Abraham mengatakan bahwa KPK sangat prihatin dan menyesalkan Setya Novanto terpilih sebagai Ketua DPR karena yang bersangkutan punya potensi mempunyai masalah hukum. (Baca: Abraham Samad: Ketua KPK Tidak Kebal Hukum)

Agung mengatakan, partainya menghormati proses hukum di KPK. Ia juga tak keberatan dengan kritik yang disampaikan KPK. Menurut dia, KPK sebagai lembaga penegak hukum boleh-boleh saja menyampaikan pandangannya.

"Saya sebagai pihak memberikan pandangan, saya kira apa yang sudah dilakukan dipikirkan masak-masak, termasuk ketika DPR memutuskan seperti itu. Mudah-mudahan saja apa yang menjadi mekanisme menjadi perhatian dan bisa tetap berlangsung," kata Agung.

Seperti diberitakan sebelumnya, Setya termasuk anggota DPR yang bolak-balik diperiksa KPK. Dia berstatus saksi dalam perkara suap PON Riau dan kasus suap, gratifikasi, serta pencucian uang sengketa pemilihan kepala daerah yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Setya juga disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut Setya dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai pengendali proyek e-KTP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Nasional
Gerindra Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju ke Pilkada Sulteng

Gerindra Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju ke Pilkada Sulteng

Nasional
Tepati Janji, Jokowi Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas Sulbar

Tepati Janji, Jokowi Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas Sulbar

Nasional
Konsumsi Avtur Naik 10 Persen Selama Ramadhan dan Idul Fitri 2024

Konsumsi Avtur Naik 10 Persen Selama Ramadhan dan Idul Fitri 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com