Koalisi Merah Putih Tak Gentar dengan Aroma Kekalahan di RUU Pilkada

Hidayat memastikan, mereka tak gentar, meski sejumlah kalangan menyatakan bahwa Koalisi Merah Putih akan kalah dalam voting oleh kubu yang mendukung sistem pilkada langsung. Dia tak menampik bila posisi Koalisi Merah Putih terus disudutkan, terutama setelah Partai Demokrat berubah sikap soal polemik RUU DPRD.

"Mungkin kami akan kalah, tetapi ini bukan soal menang-kalah. Kalau hitung-hitungannya kalah atau menang, mungkin kami dengan mudah akan dipecah dan mencari kursi ke tempat lain," kata Hidayat, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2014) malam.

Anggota Majelis Syuro PKS itu melanjutkan, Koalisi Merah Putih mendukung agar pilkada melalui DPRD karena ingin menekan praktik politik uang dan konflik horizontal setelah penyelenggaraan pilkada langsung.

Pilkada melalui DPRD, kata Hidayat, juga diyakini mampu menekan praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah terpilih. "Koreksi itulah yang kami hadirkan dengan mendukung usulan agar pilkada secara tidak langsung atau melalui DPRD," ujar dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR menjadwalkan pengesahan RUU Pilkada pada 25 September 2014. Pembahasan RUU ini mengundang perhatian, setelah salah satu pasalnya mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah, dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD.

Sistem pilkada melalui DPRD didukung oleh semua anggota Koalisi Merah Putih, sedangkan pendukung sistem pilkada langsung adalah PDI Perjuangan, Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Demokrat.

Demokrat, yang sebelumnya mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD, berubah sikap mendukung pemilihan langsung setelah pernyataan dari ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, diunggah lewat YouTube.

Perubahan sikap ini diyakini akan mengubah peta dukungan terhadap pilihan mekanisme pilkada ini di parlemen, mengingat Demokrat adalah partai pemenang Pemilu 2009.