Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atasi Konflik PPP, Mahkamah Partai Akan Beri Putusan Sela

Kompas.com - 23/09/2014, 11:16 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengatakan bahwa Mahkaham Partai PPP akan menggelar rapat dan mengeluarkan putusan sela untuk meredakan konflik di internal PPP. Rapat Mahkamah Partai akan digelar di Kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa (23/9/2014) siang nanti.

"Pada hari ini Mahkamah Partai memberikan semacam putusan sela," kata Arwani, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Ia menjelaskan, putusan sela dari Mahkamah Partai yang dipimpin oleh Chozin Chumaidy diharapkan mampu membendung manuver politik yang dilakukan dua kubu di tubuh PPP.

Ia mengingatkan agar semua pihak menahan diri dan menghormati putusan Mahkamah Partai sesuai dengan amanat Majelis Syariah PPP yang mendorong islah di PPP. Menurut Arwani, Mahkamah Partai mampu menyelesaikan konflik internal tersebut.

Penyelesaian konflik diharapkan dapat terwujud dalam waktu dekat sehingga PPP tidak mendapatkan gangguan saat ingin menjalankan agenda politiknya.

"Semua pihak harus bisa menahan diri supaya cepat selesai dan agenda politik bisa segera dilaksanakan," ujarnya.

Konflik di tubuh PPP kembali memanas setelah Suryadharma dilengserkan dari jabatannya sebagai ketua umum. Posisi Suryadharma kemudian digantikan oleh Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi. (baca: Suryadharma Terus Galang Dukungan Kader PPP Daerah)

Kubu Emron telah mendaftarkan perubahan susunan pengurus ke Kementerian Hukum dan HAM. Demikian pula kubu Suryadharma Ali. (baca: Kemenhuk dan HAM Tunggu Konflik Internal PPP Selesai untuk Sahkan Kepengurusan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com