Menurut Ray, sejak awal dibentuk, seharusnya Tim Transisi lebih banyak melakukan pengawasan dan lobi-lobi agar pemerintahan lama tidak membuat program-program yang menyulitkan pemerintahan baru Jokowi-JK.
Ray mencontohkan, Tim Transisi yang "kecolongan" mengenai kebijakan pembelian mobil Mercedes Benz untuk pemerintahan yang akan datang oleh pemerintahan SBY. Juga soal penetapan anggaran rapat yang angkanya mencapai Rp 18 triliun.
"Itu (Mercy dan anggaran rapat Rp 18 triliun) kan tidak sesuai dengan standarnya Jokowi. Harusnya Tim Transisi sejak awal sudah konsolidasikan ini. Sampai-sampai Jokowi saja responnya kaget. Artinya Tim Transisi tidak konsolidasikan ini," kata Ray di Restoran Rarampa Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Sabtu (13/9/2014).
Ray menambahkan Tim Transisi seharusnya kembali kepada fungsinya, sesuai dengan tujuan didirikan yaitu sebagai jembatan antara pemerintahan lama dengan yang baru.
Ray mengkhawatirkan akan ada lagi program dari pemerintahan SBY yang berpotentsi menyulitkan program Jokowi-JK.
Ray mencontohkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dirancang SBY hingga tahun 2015. Sementara dalam program Jokowi, kata Ray, tidak ada program BLT. Yang ada adalah Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.
"Ke Bawah (masyarakat) pemerintah (SBY janjikan ini bahkan sampai 2019. Padahal program Jokowi itu Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar. Itu contoh saja. Hal ini yang harus diawasi oleh Tim Transisi," ucap Ray.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.