Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Wacana Pemecahan Kemendikbud Jangan Sampai Disusupi Pencari Jabatan"

Kompas.com - 06/09/2014, 13:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh, mendukung rencana pemecahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset. Namun, Poempida mengingatkan agar wacana itu tidak menjadi ajang oknum yang mencari jajabatan.

"Saya berharap ini gagasan tidak dikarenakan komunitas tertentu yang menginginkan jabatan. Memang kalau digabungkan bisa menstimulus riset dan pengetahuan," kata Poempida saat ditemui di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (6/9/2014).

Poempida menuturkan, saat ini anggaran riset yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya satu persen. Jumlah itu dinilai sangat kecil jika dibandingkan negara-negara lain. Padahal, kata Poempida, Indonesia memiliki potensi sangat besar di bidang riset.

"Sehingga ini dibutuhkan keberanian untuk mendukung maksimal. Salah satu bentuknya bisa berupa kementerian tadi. Hanya jangan sampai ada gagasan yang dimainkan komunitas tertentu untuk cari keuntungan," kata dia.

Poempida pun menilai keberadaan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset tak akan bertabrakan dengan Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT). Pasalnya, BPPT hanya bisa membuat prototipe dan tidak bisa memaksakan prototipe itu menjadi alat yang digunakan pemerintah.

"Yang diperlukan ke depan ada konsep sinergi antara academic, business, and government. Selama ini ada Kemenristek dan BPPT tetapi tidak ada korelasi riil," ujar Poempida yang menjadi salah satu kubu pendukung Jokowi-JK di Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla menyatakan, pihaknya tengah melakukan kajian untuk membagi Kementerian Pendidikan menjadi dua. Kajian dilakukan untuk mengakomodasi usulan dari sejumlah ahli pendidikan. Kalla menjelaskan, rencana membagi Kementerian Pendidikan menjadi dua akan menyasar pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam satu kementerian.

Sementara itu, pendidikan tinggi akan digabung dengan riset dan teknologi dalam kementerian lainnya.  "Sedang dalam pertimbangan, Kementerian Pendidikan dibagi dua. Pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi dengan riset," kata JK di acara silaturahim dengan pengurus badan kerja sama perguruan tinggi Islam swasta se-Indonesia (BKS PTIS), di Universitas Al Azhar, Jakarta, Rabu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Nasional
Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Nasional
Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

Nasional
Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

Nasional
Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Nasional
Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Nasional
Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

Nasional
PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

Nasional
Prananda Tak Hadir Pembukaan Rakernas V PDI-P, Ada Apa?

Prananda Tak Hadir Pembukaan Rakernas V PDI-P, Ada Apa?

Nasional
Soal Ganjar, Megawati: Belum Dipensiunkan, Terus Berjuang

Soal Ganjar, Megawati: Belum Dipensiunkan, Terus Berjuang

Nasional
Upaya PDI-P Agar Kader Berprestasi Tak Dibajak Partai Lain Saat Pilkada: Beri Surat Tugas

Upaya PDI-P Agar Kader Berprestasi Tak Dibajak Partai Lain Saat Pilkada: Beri Surat Tugas

Nasional
Megawati: Tidak Ada Koalisi dan Oposisi, Sistem Kita Presidensial

Megawati: Tidak Ada Koalisi dan Oposisi, Sistem Kita Presidensial

Nasional
Hari Ke-13 Keberangkatan Calon Haji RI, 85.782 Jemaah Tiba di Saudi, 10 Orang Wafat

Hari Ke-13 Keberangkatan Calon Haji RI, 85.782 Jemaah Tiba di Saudi, 10 Orang Wafat

Nasional
Ditanya Alasan Ganjar-Mahfud Kalah, Megawati: Tanya Sama yang Bikin TSM

Ditanya Alasan Ganjar-Mahfud Kalah, Megawati: Tanya Sama yang Bikin TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com