Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MK: Pilpres Bukan soal Hidup Mati

Kompas.com - 01/09/2014, 10:39 WIB


MATARAM, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menyatakan, Pemilihan Umum Presiden bukan soal hidup dan mati, melainkan sebuah proses demokrasi.

Saat halal bi halal keluarga Bima se-Pulau Lombok di Mataram, Minggu (31/8/2014), Hamdan menyatakan, tak banyak negara di dunia ini yang bisa membentuk dan membangun demokrasi yang baik seperti di Indonesia.

Salah satu contohnya, di negara-negara Timur Tengah saat ini terus mencoba melaksanakan demokrasi, tetapi cenderung di ambang perpecahan.

"Negara kita terbesar keempat di dunia, dengan suku bangsa dan etnik yang berbeda tetapi kita bisa mampu melewati itu. Thailand saja gagal," kata Hamdan.

Oleh karena itu, menurut pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat ini, Pemilu bukan urusan hidup dan mati, melainkan sebuah proses dari perjalanan lima tahun.

"Kalau dia tidak bagus, ya jangan dipilih, karena demokrasi sama sekali tidak mengatur pemimpin itu harus ini, tidak dikontrol rakyat, dan prosesnya tidak perlu dengan berdarah-darah," jelas dia.

Menurut Hamdan, membangun demokrasi tidak mudah, harus bisa seiring berjalan dengan kecerdasan rakyat, karena dengan kecerdasan itu akan terbangun kesadaran.

"Soal Pemilu itu bagaimana kita membangun kepercayan, karena dengan kepercayaan itulah masyarakat akan menerima hasil Pemilu," ucapnya.

Namun, kalau pun akhirnya Pemilu itu diprotes, sudah ada institusi untuk menyelesaikan, yakni pengadilan.

"Di negara demokrasi mana pun di dunia ini, jika ada sengketa akan dituntaskan di peradilan, di Indonesia pun seperti itu, ada pada MK dan jika sudah diputuskan itulah finalnya," kata Hamdan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com