Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tak Ada Koalisi Permanen dalam Politik, yang Ada Kepentingan Permanen"

Kompas.com - 24/08/2014, 10:26 WIB


SEMARANG, KOMPAS.com — Pengamat politik Universitas Diponegoro, Semarang, Teguh Yuwono, menilai, tidak ada koalisi permanen dalam perpolitikan karena koalisi dibangun atas dasar kepentingan.

"Yang ada dalam politik itu kepentingan permanen, kepentingan mendapatkan kekuasaan. Kalau kepentingannya sama, maka jadi kawan. Kalau kepentingannya beda, maka bisa jadi lawan," kata Teguh di Semarang, Sabtu (24/8/2014), seperti dikutip Antaranews.com.

Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diadukan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, kata dia, Koalisi Merah Putih sangat mungkin goyah.

Menurut dia, parpol-parpol yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih tentu akan berpikir ulang untuk bertahan di luar pemerintahan atau memilih masuk ke dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Meski dikatakan kalau koalisi ini (Koalisi Merah Putih) permanen walau Prabowo kalah, semua bisa saja terjadi dalam politik. Beberapa parpol dalam koalisi itu bisa saja berpindah haluan," katanya.

Teguh mencontohkan, Golkar yang selama ini tidak terbiasa berada di luar pemerintahan bisa saja memutuskan untuk merapat ke pemerintahan Jokowi-JK. Terlebih lagi, JK sebagai wakil presiden merupakan tokoh senior Golkar.

Beberapa parpol lain yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, kata dia, bisa memutuskan untuk merapat ke pemerintahan mendatang.

"Ya, kecuali Gerindra tentunya. Kalau Gerindra pasti tetap bersikap oposisi. Namun, parpol-parpol lain (dalam koalisinya) kan belum tentu akan mau bersikap oposisi," kata pengajar FISIP Undip itu.

Teguh menegaskan, dalam politik, yang permanen hanyalah kepentingan. Misalnya, tokoh-tokoh yang semula berseberangan dan menjadi lawan politik tiba-tiba bisa menjadi kawan karena kepentingannya sama.

"Selama kepentingannya sama, ya jadi kawan. Namun, kalau (kepentingannya) sudah berbeda, ya bisa jadi musuh. Dulu, tahu sendiri bagaimana Amien Rais dengan Prabowo. Sekarang berkoalisi," pungkas Teguh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com