Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Klaim Lebih Banyak Buka Kotak Suara Setelah Ada Izin MK

Kompas.com - 19/08/2014, 18:51 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum, Ali Nurdin, memastikan bahwa KPU tidak melakukan perubahan atas data dalam kotak suara yang dibuka. Ia mengatakan, jumlah kotak suara yang dibuka KPU setelah ada izin dari Mahkamah Konstitusi lebih banyak dibanding sebelum ada ketetapan tersebut.

"Jumlahnya memang lebih banyak yang dibuka sekarang karena setelah tanggal 8 (Agustus 2014), ada perintah Mahkamah," kata Ali seusai menyerahkan berkas kesimpulan sengketa Pemilu Presiden 2014 di Gedung MK, Selasa (19/8/2014).

Ali menjelaskan, pembukaan kotak sebelum 8 Agustus 2014 dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti atas materi gugatan yang diajukan kubu Prabowo-Hatta selaku pemohon gugatan. Saat itu, setidaknya ada 48.000 tempat pemungutan suara (TPS) yang didalilkan oleh pihak pemohon.

"Ketika ada perintah Mahkamah untuk membuka semua kotak suara, (maka yang kami buka itu jadi) ada 490.000 sekian, hampir 500.000 TPS. Jadi, 10 kali lipatnya," ujarnya.

Menurut Ali, KPU cukup kesulitan melaksanakan perintah MK untuk membuka semua kotak suara. Hal itu karena setiap wilayah yang menyelenggarakan pemungutan suara memiliki wilayah dengan persoalan geografis yang berbeda-beda. Yang paling sulit adalah daerah pegunungan di Papua ataupun kepulauan di Maluku Utara. KPU sulit menjangkau daerah itu dalam waktu kurang dari 7 hari. "Sementara itu, proses bersengketa di MK berlangsung 14 hari kerja," ujarnya.

Dalam sidang perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden pada Jumat (8/8/2014), Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamda Zoelva mengizinkan KPU membuka kotak suara untuk mengambil formulir sebagai bukti untuk digunakan dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum. Izin itu berlaku sejak ketetapan itu dibacakan. Terhadap dokumen yang diperoleh dari pembukaan kotak suara tersegel sebelum MK memberikan putusan atas perkara ini, MK akan mempertimbangkannya dalam putusan akhir sidang PHPU presiden dan wapres. (Baca: MK Izinkan KPU Buka Kotak Suara).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com