Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi Jokowi Bantah Ada Saksi Prabowo Saat Rekapitulasi Suara di Dogiyai

Kompas.com - 14/08/2014, 15:36 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Naftali Keiya, saksi yang dihadirkan tim advokat Joko Widodo-Jusuf Kalla, membantah pernyataan saksi Prabowo-Hatta, Elvincent Dokomo, yang menyatakan menyaksikan langsung proses rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Dogiyai, Papua.

Dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Kamis (14/8/2014), Naftali mengaku yakin tidak melihat saksi Prabowo-Hatta itu di lokasi rekapitulasi suara pada 17 Juli 2014 di salah satu gedung milik pemerintah daerah setempat.

"Pernyataan saksi nomor urut 1, Vincent Dokomo, yang katanya menyaksikan sendiri (proses rekapitulasi), kami bantah karena saksi tidak pernah hadir pada saat pleno," kata Naftali, Kamis siang.

Ketua Majelis Konstitusi Hamdan Zoelva lalu meminta Naftali memastikan hal itu karena, dalam persidangan sebelumnya, Vincent mengaku hadir pada saat rapat pleno itu. Kehadiran Vincent di tempat tersebut juga dipastikan oleh Ketua KPU Kabupaten Dogiyai Didimus Dogomo.

"Mungkin dia (Vincent) duduk ketutup dengan yang lain. Saudara (saksi) kenal?” tanya Hamdan. "Ya, kenal," kata Naftali.

Setelah sidang diskors, sejumlah wartawan berupaya untuk mendapatkan keterangan dari Naftali tentang ketidakhadiran Vincent. Naftali mengatakan kepada wartawan bahwa Vincent sempat hadir pada saat rapat pleno KPU Dogiyai. Namun, Vincent kemudian meninggalkan lokasi bersamaan dengan perginya Bupati Dogiyai Thomas Tigi. Thomas pergi setelah didesak masyarakat untuk mengucurkan dana hibah pemda untuk membantu KPU Kabupaten Dogiyai mengangkut logistik pemilu. Rekapitulasi suara dilakukan setelah Thomas meninggalkan tempat tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com