Hadapi Lanjutan Sidang di MK, Husni Perintahkan KPU Daerah Siapkan Saksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat Husni Kamil Manik mengaku pihaknya siap menghadapi sidang kedua gugatan hasil pemilu presiden 2014 yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi. Dia sudah memerintahkan kepada KPU daerah, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk bersiap.

Hal tersebut disampaikan Husni kepada wartawan di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (7/8/2014).

"Semua provinsi yang digugat, masalah prioritas itu ditetapkan berdasarkan seberapa banyak dia dipersoalkan. Tapi sampai sekarang belum dapat disampaikan mana yang paling banyak. Semua sudah diperintahkan siap," kata dia.

Mantan Ketua KPUD Provinsi Sumatera Barat itu mengaku sudah mengingatkan seluruh jajaran penyelenggara untuk bersiap sebelum penetapan manakala ada gugatan. Dia juga mengaku sudah mengumpulkan semua KPU daerah untuk mempersiapkan hal itu.

Husni mengatakan, pada sidang kedua yang digelar Jumat (8/8/2014), diagendakan membacakan jawaban KPU terhadap gugatan yang diajukan Prabowo-Hatta sebagai pihak termohon.

Dia juga sudah meminta kepada KPU daerah untuk mempersiapkan saksi masing-masing. "Pada prinsipnya kami siap mengikuti persidangan di MK," tandas dia.

Sebelumnya, majelis hakim konstitusi meminta pihak pemohon, yakni Prabowo-Hatta, memperbaiki substansi gugatan. Mereka sudah menyampaikan berkas perbaikan siang tadi.

Tim pembela Koalisi Merah Putih mengajukan tiga permintaan kepada MK. Selain membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 355 dan Nomor 356/Kpts/KPU/2014 tentang penetapan hasil suara nasional dan penetapan pasangan calon terpilih, tim Prabowo-Hatta meminta MK menetapkan perolehan suara baru sesuai dengan hasil penghitungan mereka.

Hasil penghitungan tim Prabowo-Hatta adalah 67.139.153 suara untuk Prabowo-Hatta dan 66.435.124 suara untuk Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Apabila MK tidak sependapat dengan permintaan itu, tim Prabowo-Hatta meminta MK memerintahkan pemungutan suara ulang di semua TPS Indonesia. Jika tetap tidak bersedia, maka MK diminta memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa tempat di 10 provinsi.