Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi DPR, Pendukung Tim Prabowo-Hatta Minta KPU Dibubarkan

Kompas.com - 06/08/2014, 17:15 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Massa tim Prabowo-Hatta yang mendatangi Gedung DPR RI, Rabu (6/8/2014) siang, menyatakan akan kembali meramaikan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang kedua gugatan hasil Pemilu Presiden 2014. Selain itu, massa menuntut DPR RI membekukan dan membubarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini disampaikan salah satu tim kampanye Prabowo-Hatta, Andre Rosiade, saat melakukan unjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu siang.

"Kami meminta pembentukan pansus pilpres dalam rangka meminta pertanggungjawaban KPU karena banyak kecurangan yang ada. Dari data yang kami temukan, kecurangan itu sangat terstruktur dan masif. Kami juga meminta KPU dibubarkan, dibekukan karena tidak profesional dan independen. Jumat besok kita akan berjuang lagi. Jumat, kita akan ramaikan MK lagi," ujar Andre dalam orasinya.

Andre juga mengatakan, kecurangan luar biasa yang ditemukan timnya menunjukkan bahwa jutaan suara Prabowo-Hatta telah disusutkan, sementara suara Joko Widodo-Jusuf Kalla digelembungkan.

Sekitar pukul 15.00, Ketua Komisi II Agun Gunandjar datang menemui pengunjuk rasa dan memberikan tanggapannya dari atas pikap L 300 yang dibawa para pengunjuk rasa. Agun mengatakan, Komisi II tetap berkomitmen dalam tugas konstitusionalnya mengawasi penyelenggaraan pemilu.

"Komisi II bukan segalanya. Ada tata tertib dan mekanisme yang harus dilalui dalam menanggapi aspirasi yang disampaikan. Namun, saya menjamin, aspirasi yang Saudara sampaikan akan diperlakukan adil dan lurus," pungkas Agun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com