Sisi Lain Istana: Belajar dari Kegaduhan

KOMPAS.com - SAAT Presiden Soekarno memimpin sidang kabinet di Istana pada 11 Maret 1966, Komandan Resimen Tjakrabirawa Brigjen Sabur memberikan secarik kertas. Ajudan senior presiden yang khawatir nasib Soekarno itu memberitahukan adanya pasukan tak dikenal di depan Istana.

Situasi politik pasca peristiwa 30 September 1965, yang terus bergejolak, hingga gelombang aksi mahasiswa dan pelajar yang menuntut pembubaran PKI, reshuffle kabinet, dan penurunan harga itu membuat Presiden goyah. Soekarno yang digambarkan agak panik dalam buku sejarah kemudian tergesa-gesa menutup sidang dan meninggalkan Istana.

Kepergian Soekarno ke Istana Bogor disusul tiga jenderal, yakni Amir Machmud, M Jusuf, dan Basuki Rahmat, yang selanjutnya mendapat surat perintah Presiden yang dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret. Itulah penanda masa transisi Pemerintahan Orde Lama yang dipimpin Soekarno ke Orde Baru yang dipimpin Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat.

Masa transisi, yang waktu itu acap disebut peralihan dari situasi chaos ke masa tertib dan bersih dari penyelewengan, tak pelak sarat dengan kegaduhan dan gonjang-ganjing politik. Hingga akhirnya, Soeharto berkuasa setelah dilantik pejabat presiden pada 12 Maret 1967 hingga berhenti 20 Mei 1998.

Presiden BJ Habibie yang ditunjuk Presiden Soeharto menggantikan boleh dibilang tak dapat berbuat banyak. Masa pemerintahan yang cuma setahun sejak 21 Mei 1998, meskipun kondisi perekonomian pasca krisis tahun 1997 dinilai cenderung membaik, kepemimpinan Habibie dikritik habis. Apalagi setelah menggelar jajak pendapat hingga lepasnya Timor Timur jadi negara merdeka, Habibie pun ”digusur”. Pertanggungjawabannya ditolak MPR pada 20 Oktober 1999.

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang terpilih lewat voting dalam Sidang Umum MPR dan dilantik menjadi presiden ke-3 RI saat itu, setelah mengalahkan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri—pemenang Pemilu 1999—hanya bertahan kurang dua tahun. Gus Dur juga dicopot, dan digantikan wapresnya, Megawati Soekarnoputri.

Saat Pemilu Presiden (Pilpres) 2004 yang pertama kali digelar secara langsung, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) unggul dan dilantik menjadi presiden dan wapres ke-6 RI. Meskipun banyak dipuji menggelar pilpres secara demokratis, Megawati ogah memberikan ucapan selamat dan menghadiri pelantikan SBY-JK di MPR. Begitu juga setelah kalah pada Pilpres 2009, Megawati masih ”diam”.

Namun, dari proses peralihan pemerintahan sebelumnya, SBY, kini, ingin membuat tradisi politik baru yang jauh dari kegaduhan politik dengan aktif berkomunikasi dengan presiden terpilih setelah putusan Mahkamah Konstitusi nanti. (suhartono)