Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Akan Merapat ke Jokowi? Ini Jawaban Akbar Tandjung

Kompas.com - 28/07/2014, 20:10 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung tidak memberikan komentar banyak ketika ditanya apakah partai berlogo beringin tersebut akan merapat diri ke kubu Joko Widodo.

Politisi senior Partai Golkar ini menyatakan, Golkar menunggu keputusan Makkamah Konstitusi berkaitan dengan gugatan Pilpres 2014. "Semuanya tunggu putusan dari MK," kata Akbar saat ditanya wartawan tentang sikap Golkar ketika ditemui di acara open house Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2014).

Menurut Akbar, Golkar memiliki mekanisme tersendiri untuk keputusan tersebut. Secara organisasi, kata Akbar, Golkar telah menyatakan berkoalisi permanen. Koalisi yang disebutkan Akbar yakni memperbaiki sistem politik dan sistem demokrasi dengan adanya check and balance terhadap pemerintahan.

Fungsi itu, lanjut Akbar, adalah fungsi kontrol terhadap kekuasaan yang ada karena kekuasaan mempunyai kecenderungan untuk disalahgunakan. Akbar lantas menilai sebuah kekuasaan harus ada yang mengimbangi, dan itu merupakan hakikat demokrasi.

"Saya mempunyai pengalaman banyak dalam eksistensi Golkar, sejak 2004 lalu. Saya sudah mengatakan bahwa Golkar harus siap berada di luar kekuasaan, di luar pemerintahan. Walaupun Golkar pernah berkuasa lebih dari 30 tahun, tapi dalam demokrasi reformasi di mana Golkar mempunyai paradigma baru. Golkar harus siap di luar pemerintahan untuk menjalankan fungsi check and balance," ujar Akbar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com