Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Masukan untuk Pilih Menteri, Rakyat Merasa Dihargai

Kompas.com - 26/07/2014, 17:16 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden terpilih 2014-2019, Joko Widodo, meminta pendapat publik dalam penyusunan kabinet pemerintahannya bersama wakil presiden terpilih Jusuf Kalla. Tindakan ini pun menuai apresiasi dari masyarakat.

Warga menilai cara Jokowi-JK ini sebagai sebuah inovasi. Rafi Fauzan, mahasiswa jurusan Pertanian dari Universitas Andalas, mengatakan sistem baru ini menjadikan kehendak rakyat sebagai elemen utama penentuan menteri.

Rakyat merasa dihargai karena diberi hak untuk menentukan sendiri siapa sosok yang paling memiliki kapabilitas di bidang tertentu.

“Ini kemajuan demokrasi Indonesia. Rakyat menjadi elemen yang utama. Menurut saya secara pribadi, calon menteri harus berdasarkan kapabilitas yang dimiliki,” ujar Rafi ketika ditemui di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (26/7/2014).

Padahal, menurut Rafi, Jokowi punya hak prerogatif untuk menentukan sendiri siapa yang akan mendapatkan jabatan menteri.

Rafi pun paham keputusan untuk menentukan menteri tetap ada pada presiden terpilih. Namun, mengajak rakyat untuk ikut memilih sebelum menentukan dinilai langkah yang tepat.

Hal senada juga disampaikan oleh Amanda Restia. Mahasiswi berusia 21 tahun ini mengatakan sistem penjaringan aspirasi yang dilakukan Jokowi dalam menentukan menteri adalah terobosan yang bagus.

Namun, dia mengaku tidak banyak mengenal nama-nama calon menteri yang diusulkan. Oleh karena itu, dia merasa terhambat untuk berpartisipasi.

“Tapi dari sekian banyak nama yang tertera disana, saya cuma tahu beberapa. Jadi harus cari tahu lebih jauh sebelum berpartisipasi,” ujar Amanda.

Sedikit berbeda dengan Rafi dan Amanda, Avi Harwati, memiliki pandangan sendiri tentang sistem penentuan menteri saat ini. Dirinya menyayangkan daftar nama calon menteri yang ada saat ini merupakan usulan dari tim sukses Jokowi-JK.

Perempuan yang bekerja sebagai karyawati ini berharap Jokowi dan Jusuf Kalla dapat mengusulkan sendiri nama calon yang dinilai kompeten, profesional, dan bersih. Walau demikian, Avi tetap menganggap sistem saat ini sebagai cara yang inovatif. Alasan utamanya, karena rakyat terlibat dalam menentukan menteri.

“Hal terpenting sekarang rakyat bisa turut partisipasi aja. Jadi enggak pasif dan enggak cuma terima jadi,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam akun resmi kubu Jokowi-JK di Facebook dengan nama Jokowi Center, publik diminta berpartisipasi dalam memberi pandangan mengenai siapa yang cocok menjadi pembantu presiden dan wakil presiden periode mendatang.

Dalam akun tersebut, diunggah lembaran yang diberi nama Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR). Tertulis, para relawan merasa perlu terus mengawal perjalanan politik Jokowi-JK dengan berbagai cara setelah dinyatakan sebagai pemenang pilpres. Jokowi Center dan Radio Jokowi akhirnya memutuskan untuk ikut mengawal proses penjaringan nama-nama calon menteri yang dianggap layak oleh rakyat.

Ada 34 daftar menteri yang dimintai pendapat. Masing-masing pos ada tiga calon. Ada pula opsi untuk mengisi sendiri nama tokoh di luar tiga calon yang ada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com