Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penerima Ratusan BlackBerry di Kongres Partai Demokrat Tak Jelas

Kompas.com - 17/07/2014, 18:19 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Manajer Pemasaran PT Sarana Bangun Cipta Rio Abdulrahman mengungkapkan, proses pembagian 400 telepon gengam BlackBerry dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010 tidak berjalan lancar. Menurut Rio, saat itu kondisi sangat ramai sehingga banyak pihak yang akhirnya mengambil sendiri BlackBerry tersebut. Hal itu disampaikan Rio saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dan proyek lainnya dengan terdakwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (17/7/2014).

"Saat pendistribusian kita ragu juga, waktu itu kondisinya crowded sekali. Distribusinya jadi enggak terstruktur. Mestinya dikasih ke orang langsung. Realitasnya enggak bisa begitu. Orang banyak pada ambil-ambil sendiri," terang Rio.

Menurut Rio, seharusnya BlackBerry tersebut diserahkan kepada tim relawan atau pendukung Anas yang menginap di Hotel Permata Garden, Bandung. Akibat pembagian secara acak tersebut, Rio pun tidak mengetahui pasti siapa saja penerima BlackBerry itu. Ia mengaku tak tahu identitas penerima BlackBerry maupun yang mengambil secara langsung.

Bahkan, menurut Rio, saat itu bisa saja satu orang mengambil lebih dari satu BlackBerry. Perusahaan Rio adalah event organizer yang dikontrak oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin untuk mengurus para relawan pemenangan Anas dalam Kongres Partai Demokrat 2010. Rio mengaku diminta membagikan BlackBerry tersebut oleh Nazar meskipun tidak masuk dalam tugas kerjanya sebagai manajer pemasaran. Saat itu, kata dia, tidak ada protes dari Nazar atas pembagian BlackBerry yang berantakan.

"Tapi karena enggak ada komplain dari Nazar jadi kita pikir sudah sampai," jelas Rio.

Sebelumnya, Direktur PT Sarana Bangun Cipta lIham Idli mengaku diminta Nazar untuk menyediakan 400 BlackBerry pada Kongres Partai Demokrat tahun 2010 di Bandung. Ilham mengatakan, harga satu unit BlackBerry saat itu Rp 2,2 juta. Ilham mengatakan, pembayaran BlackBerry tersebut diambil dari kantor Permai Group.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com