Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Positif Peringatan KPK, Bawaslu Juga Lakukan Pengawasan Internal

Kompas.com - 12/07/2014, 06:33 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu menanggapi positif peringatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kemungkinan praktik kongkalikong dalam Pemilu Presiden 2014. Namun peringatan itu dinilai bukan muncul karena sudah ada indikasi kongkalikong sudah terjadi.

"(Peringatan itu) ditanggapi dengan positif. Kami juga melakukan pengawasan internal," kata anggota Bawaslu, Endang Widahtiningtyas, di kantornya, Jumat (11/7/2014). "Itu kan namanya mengingatkan kepada lembaga penyelenggara pemilu yang memang seharusnya demikian."

Bawaslu, kata Endang, memang sudah menjadi tugas KPK untuk mengingatkan para penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas. Dia pun mengakui hal tersebut bukan hal mudah.

"Kalau memang kami bisa menjaga integritas dengan baik, maka kepercayaan masyarakat pada penyelenggara pemilu juga akan meningkat," kata Endang. Meski demikian dia menyanggah ada peringatan KPK itu mengindikasikan Bawaslu melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.

Menurut Endang, tugas KPK memang mengingatkan lembaga negara. "Kan tidak harus ada indikasi. Kan kewajiban KPK untuk mengingatkan. Tidak hanya kepada penyelenggara pemilu, tapi terhadap semua lembaga dan kementerian," tepis dia. Kebetulan, imbuh dia, saat ini memang momentum sedang mengarah kepada para lembaga penyelenggara pemilu.

Bersamaan dengan pengawasan KPK dari luar, kata Endang, Bawaslu juga melakukan pengawasan internal berupa supervisi pengawas internal. "Di dalam kami juga mengadakan tindakan kalau ada laporan yang masuk. Kalau memang betul melanggar kode etik, ya tidak usah orang (lembaga) lain. Kami sendiri yang mengajukan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, red)," kata dia.

Sebelumnya, KPK menyatakan akan mengambil tindakan tegas bila menemukan kongkalikong antara penyelenggara dan peserta Pemilu Presiden 2014. "Ini persoalan bangsa secara luas. Saya kira KPU dan Bawaslu enggak akan main-main dalam melakukan tugasnya. Jangan main-main terkait dengan persoalan bangsa karena KPK tidak tidur," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi, Kamis (10/7/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com