Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Guru Besar Darul Hadits Masjidil Haram kepada Jokowi

Kompas.com - 07/07/2014, 22:17 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Joko Widodo bertemu guru besar Darul Hadits Masjidil Haram, Syekh Abu Muaz Kamal Makmum, di sela-sela ibadah umrahnya, Senin (7/7/2014) waktu setempat. Sejumlah pesan disampaikan kepada Jokowi.

"Syekh mendoakan Jokowi dan berpesan agar hubungan baik Arab Saudi dengan Indonesia dapat berjalan lancar, bahkan semakin baik," ujar pimpinan rombongan, Usamah Hisyam, melalui siaran pers, Senin malam.

Pertemuan tersebut, lanjut Hisyam, didahului dengan perjalanan yang cukup melelahkan. Jokowi dan rombongan harus menempuh perjalanan kurang dari satu jam dari Jeddah ke Mekkah sebelum tiba tepat pada pukul 00.00 waktu setempat. Rombongan melanjutkan perjalanan dari titik mobil berhenti ke hotel dengan berjalan kaki sekitar 500 meter. Jalan tersebut dipenuhi oleh umat Islam yang baru saja menyelesaikan salat tarawih di Masjidil Haram.

"Dalam perjalanan, Jokowi disambut warga negara Indonesia yang menetap di sana," ujar Ketua PP Persaudaraan Muslimin Indonesia itu.

Jokowi bertolak ke Tanah Suci pada Minggu (6/7/2014). Dia membawa serta sang istri Iriana dan dua anaknya, Kahiyang Ayu dan Kahesang Pangarep. Selain keluarga, dalam ibadah umrah kali ini, Jokowi ditemani oleh sejumlah anggota Tim Pemenangan yakni, Ketua Tim Pemenangan Tjahjo Kumolo, mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi, Juru Bicara Khofifah Indarparawansa, Sekretaris Tim Pemenangan Akbar Faisal, dan anggota tim penghubung koalisi, Marwan Djafar.

Jokowi akan kembali ke Tanah Air, Selasa (8/7/2014) besok, pukul 09.00 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com