Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta Cukur Rambut Bayi Baru Lahir di Lombok

Kompas.com - 13/06/2014, 17:23 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Calon wakil presiden Hatta Rajasa berkampanye di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (13/6/2014). Dalam kampanye itu, Hatta sempat memotong rambut puluhan bayi yang baru lahir.

Pantauan Kompas.com, Hatta memberikan orasi politik di depan ribuan santri serta warga yang tinggal di sekitar area Ponpes Nahdlatul Wathan sekira setengah jam. Dalam orasinya, Hatta berjanji akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia jika keluar sebagai pemenang pada Pilpres 2014.

Selain itu, ia mengatakan, ingin membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) berbasis wisata di NTB. Menurutnya, NTB memiliki banyak potensi wisata alam yang dapat dikembangkan. Saat hendak menuju mobil untuk meninggalkan lokasi, di bagian belakang panggung puluhan ibu-ibu menggendong bayi berbaris menunggunya.

Mereka terlihat membawa mangkuk logam berwarna emas yang di dalamnya terdapat air, kembang tujuh rupa dan gunting. Ketika Hatta berjalan di depan mereka, para ibu-ibu itu lantas meminta agar mantan menteri koordinator bidang ekonomi itu memotong rambut anak mereka.

Satu per satu rambut bayi itu dipotongnya. Namun, tak seluruh bayi mendapatkan kesempatan itu. Sebagian dari mereka mendapat doa dari Hatta. Usai memotong rambut bayi, Hatta kemudian berziarah ke makam Al Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru KH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Zainuddin merupakan pendiri Ponpes Nahdlatul Wathan tempat Hatta memberikan orasi. Usai berziarah Hatta lantas melanjutkan perjalanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com