Bola Panas Surat Pemberhentian Prabowo Dilempar ke SBY

"Bola panas ini dilemparkan ke SBY, sebagai panglima tertinggi (TNI) saat ini dan salah satu anggota DKP yang katanya ikut menandatangani surat rekomendasi tersebut," ujar Fadjroel saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/6/2014).

Menurut aktivis 98 ini, ada dua hal yang harus diperiksa setelah beredarnya surat rekomendasi tersebut. Selain klarifikasi oleh SBY sebagai panglima tertinggi TNI, DKP jilid II sebagaimana yang dimaksud Fadjroel perlu memeriksa pernyataan Prabowo.

"Pengakuan Prabowo dalam debat membuat kita makin curiga. Selain membenarkan melakukan penculikan juga diduga melakukan pembohongan terhadap jenderal DKP. Orang berpikir atasan yang ia maksud adalah Wiranto. Namun, menurut penuturan Pak Agum Gumelar ia (Prabowo) mengaku diperintah Soeharto. Ini mesti diselidiki," papar Fadjroel.

Selain itu, Fadjroel juga menilai dengan terbukanya surat DKP ini, kasus capres nomor urut satu ini mirip dengan kasus mantan hakim Mahkamah Konsitusi Akil Mochtar. Menurut dia, kedua orang tersebut sama-sama diberhentikan oleh dewan etik di lembaga masing-masing.

Beda antara Prabowo dan Akil, sebut Fadjroel, kasus Akil setelah ia diberhentikan berlanjut ke pengadilan tindak pidana korupsi sementara kasus Prabowo terputus tanpa ada pengadilan HAM. "Apa pun namanya diberhentikan secara hormat atau tidak, ini mirip dengan kasus Akil yang diberhentikan oleh lembaga etik administratif lembaga," tegas dia.

Karena itu, Fadjroel berpendapat penting bagi anggota DKP untuk bertemu lagi dan menentukan sikap. "Apakah mereka dibohongi atau tidak oleh Prabowo?" ujar dia tentang pentingnya pembicaraan itu.

Jika benar pada saat itu Prabowo hanya menjadi pelaksana lapangan dan berada di bawah instruksi Presiden Soeharto, Fadjroel berpendapat pernyataan tersebut merusak citra TNI. Pasalnya, instruksi tersebut tak diketahui sejumlah perwira tinggi TNI seperti Wiranto yang merupakan atasan langsung Prabowo pada waktu itu.

"Jadi pernyataannya itu berbahaya untuk dirinya (Prabowo) dan mempertanyakan keabsahan DKP itu sendiri. Jika Prabowo yang benar berarti Prabowo adalah boneka Soeharto. Nah, karena dia yang masih hidup dia harus meluruskan ini," kata Fadjroel.

Terkait pencalonan diri Prabowo menjadi presiden tahun ini, Fadjroel menilai Komisi Pemilihan Umum berada di titik hukum positif dengan tetap menerima Prabowo karena memang belum ada putusan hukum tetap dari Pengadilan HAM.

"Karena pengadilan HAM itu memang tidak pernah ada. Dan kalau dia (Prabowo) menang pilpres, tidak akan ada pengadilan HAM. Karena itu, kita berharap pada SBY saat ini," imbuh dia.